Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Daddy Rohanady : Warga Talun Cirebon Mempertanyakan Program Rutilahu dan PJU, dan Infrastruktur

Jumat, 05 Maret 2021 | 17:10 WIB Last Updated 2021-06-01T06:45:17Z
Klik

H.Daddy Rohanady (Daro) anggota DPRD Jabar dari dapil XII (Kab/kota Cirebon- Kab Indramayu)
 (foto:hms)
CIREBON, Faktabandungraya.com,--- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Drs.H. Daddy Rohanady  melaksanakan kegiatan Reses II tahun sidang 2020-2021 di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten  Cirebon.

Pada kegiatan Resesnya, H.Daddy Rohanady menyampaikan masksud dan tujuan kegiatan Reses, serta menyampaikan beberapa program kerja DPRD Jabar dan  program kerja Pemerintah Provinsi Jabar, yang ada di wilayah Kabupaten/kota Cirebon yang dibiayai dari APBD Jabar.

Usai memberikan paparan Daro –sapaan  Daddy Rohanady, mempersilahkan perwakilan masyarakat Cirebon Girang dan Kecamatan Talun untuk menyampaikan aspirasi atau permasalahan.

“Silahkan kalau, ada yang ingin menyampaikan aspirasi atau permasalahan”, ujar politisi Partai Gerindra Jabar ini.

Perwakilan warga Talun menyampaikan Aspirasi tentang  program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) untuk masyarakat miskin Kabupaten Cirebon.

Menurut perwakilan warga, daftar nama-nama warga Kecamatan Talun yang diusulkan akan mendapatkan program Rutilahu sudah kita sampaikan ke pemerintah wilayah dalam hal ini pihak Kecamatan Talun. Namun, hingga kini belum terealisasinya ?.. ujar perwakilan warga Talun.  

Menanggapi aspirasi warga Kecamatan Talun terkait belum terealisasi program Rutilahu, menurut Daro, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab/pemkot Cirebon dan Pemprov Jabar ternyata, usulan program Rutilahu untuk warga Talun tidak  masuk atau tercantum dalam perencanaan pembangunan kabupaten/ kota dan provinsi.

Untuk itu, Daro menyarankan dan meminta kepada aparatur kewilayahan mulai dari tingkat Desa hingga Kecamatan Talun, agar data warga yang diusulkan untuk mendapatkan program Rutilahu, segera sampaikan ke Pemkab/kot dan Pemprov Jabar agar dimasukan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kab/kota Cirebon dan Provinsi Jabar.

“Kebetulan disini hadir juga aparatur kewilayahan, ada para Kades dan Pejabat Kecamatan. Mohon dicatat dan ditindak lanjuti, pinta Daro.

Perwakilan warga Talun yang lain menyamapikan aspirasi terkait permohonan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum merata. Padahal, PJU sangat penting sebagai sarana umum untuk kepentingan masyarakat seperti halnya untuk keamanan, pinta warga.

Daro mengatakan, terkait aspirasi penambahan PJU, pihaknya sangat memahami aspirasi warga Talun yang menginginkan penambahan PJU di wilayah kecamatan Talun. Kebaradaan PJU memang sangat penting demi keamanan dan kenyamanan warga pada saat malam hari.

Kegiatan Reses Daddy Rohanady di Kecamatan Talun Cirebon (foto;hms) 
“Saat melakukan ronda malam misalnya, masih belum ada penerangan. Sehingga ini menghambat pengamanan masyarakat,” ujarnya.

Ada juga warga mengeluhkan persoalan infrastruktur jalan di wilayah Desa Cirebon Girang, Seperti di jalan Ir. Sukarno menuju arah wilayah Talun yang sudah banyak yang berlubang. Sehingga mengganggu aktivitas dan akses masyarakat.

Adapun terkait aspirasi infrastruktur jala, menurut Daro, bahwa jalan Ir.Soekarno menuju ke arah wilayah Talun, itu status jalannya, jalan tingkat kecamatan. Jadi kewenangannya ada di Pemerintah Kabuapten Cirebon. 

“Bukan berarti pemerintah provinsi tidak peduli, tetapi skemanya harus ada usulan dari Bupati secara resmi untuk kemudian dimasukan dalam perencanaan melalu Bappeda Jabar. Nanti, saya dan anggota DPRD Jabar dari Dapil XII ( Kab/kota Cirebon dan Kab Indramayu akan mendorong, agar dapat bantuan keuangan untuk perbaikan jalan Ir.Soekarno, ujarnya.

Selain itu, warga juga menyamapikan masalah listrik masuk desa. Menurut Daro, bahwa Elektrifikasi di Jabar sudah mencapai 99 persen, tetapi masih ada masyarakat yang rumahnya belum teraliri listrik. Karena itu, bagaimana caranya pemerintah mengakomodir secara menyeluruh agar masyarakat Jabar dipastikan sudah teraliri listrik. Tentunya dengan kriteria yang sesuai dengan kelayakan penerima bantuan listrik masuk desa.

“Jangan sampai terlena dengan persentase angka padahal kalau dihitung dengan KK yang belum menikmati listrik masuk desa, bahkan masih ada ratusan ribu se luruh Jabar ini, tandasnya. (adv/sein). 



×
Berita Terbaru Update