PURWAKARTA,
Faktabandungraya.com,--- Sejak pendemi Covid-19, pemerintah pusat melalui
Mendagri menginstruksikan
kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera melakukan percepatan
penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan
alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas guna penanganan corona virus
disease (covid19).
Hj.Iis Turniasih, anggota Komisi IV DPRD Jabar dari Fraksi PDIP (foto:istimewa)
Mendagri minta agar Refocusing
anggaran itu harus terfokus kepada tiga yaitu untuk digunakan sebagai
pencegahan covid19 maupun yang sudah terkena covid19; penyediaan anggaran untuk
jaringan pengamanan sosial (social safety net); serta penyediaan anggaran untuk menjaga
kelangsungan perekonomian di masing-masing daerah.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD
Jabar, Hj.Iis Turniasih, dengan adanya instruksi dari Kemendagri ini tentunya,
seluruh kepala daerah harus melakukan refocusing APBD daerah masing-masing, untuk
penanganan pandemic covid-19, termasuk Pemprov Jabar dan juga Pemkab Purwakarta.
Refocusing mengharuskan program kerja
dan anggaran yang telah disusun dalam APBD terpaksa rubah, karena sebagian
anggaran yang ada di seluruh OPD dipotong untuk kebutuhan penanganan pencegahan
sebaran covid-19 dan penanganan kesehatan masyarakat dan serta jarring pengamanan
sosial, ujar Hj.Iis Turniasih kepada wartawan di Purwakarta, belum lama ini.
Dikatakan, terkait adanya
refocusing anggaran, Iis Turniasih mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi
dengan sejumlah pihak terkait, agar rencana strategis pembangunan dan perbaikan
infrastrukstur tetap ada dan dikerjakan.
Kita di Komisi IV DPRD Jabar,
dalam rapat dengan mitra kerja, disampaikan bahwa program kerja prioritas harus
tetap ada dan dikerjakan. Bahkan, Saya
sudah meminta Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Purwakarta untuk menyiapkan langkah-langkah strategis agar keuangan
daerah tidak terlalu terganggu secara signifikan oleh dampak wabah virus
tersebut.
Politisi perempuan PDIP Jabar
ini juga mengatakan, meski merujuk pada
amanat SKB yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah baik itu Provinsi maupun
Kabupaten/Kota untuk melakukan efesiensi dan rasionalisasi anggaran. Pemerintah
seharusnya tetap fokus dengan menuntaskan PR yang belum rampung di tahun
sebelumnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD
Prov Jabar, sesuai dengan tupoksinya, Hj. Iis Turniasih berkomitmen
memperhatikan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dengan tetap mengacu pada
kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sering kali ia
menemukan ruas jalan penyambung antar desa maupun kecamatan rusak dan terkesan
dibiarkan. Padahal, ruas jalan antar desa ini penting sebagai penyambung
ekonomi.
“Ini juga masih menjadi PR kita
bersama agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan. Ketika jalan yang sifatnya
prestisius itu ada, tidak hanya sekedar kebanggaan saja atau simbol, tetapi
juga ada dampak ekonomi untuk masyarakat,” yakin legislator dapil 10, Kabupaten
Karawang dan Kabupaten Purwakarta itu.
Hj. Iis melihat, bahwa masyarakat
Jawa Barat sangat perlu untuk mendapatkan infrastruktur yang layak. Sejalan
dengan penegasan bahwa sebenarnya segala hal yang dibangun adalah untuk
kebaikan hari ini dan lebih baik lagi untuk generasi mendatang.
“Masalah pembangunan infrastruktur di
masyarakat adalah hal yang tak bisa dihindarkan saat ini. Mulai dari
konektivitas antarwilayah yang belum memadai hingga jalan-jalan yang kurang
layak yang perlu diperbaiki,” tandasnya. (adikarya/husein).
