 |
| Ir.H. Herry Dermawan, Anggota Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi PAN (foto:istimewa). |
Krisis tanaga PPL ini tidak boleh
dibiarkan berlarut-larut, karena akan berdampak terhadap produksi pertanian
yang otomatis akan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan.
Keberadaan Petugas PPL sebagai
ujung tombak pertanian sekaligus mitra
pembina bagi para petani, dalam meningkatkan hasil pertanian dan juga membina
dan melatih agar hasil pertanian dapat dioleh menjadi berbagai produk olahan
makanan dan minuman.
“Petugas PPL selain sebagai ujung
tombak juga merupakan sebagai agen perubahan dibidang pertanian, maka sangat
diperlukan sekali”, kata Herry Dermawan saat
dihubungi melalui telepon selulernya, terkait semakin berkurangnya
petugas PPL, Sabtu, (20/03-2021).
Dikatakan, sebagai provinsi penyumbang ketahanan pangan nasional,idealnya
1petugas
PPL memegang hanya 1 desa binaan, hal ini agar lebih optimalnya, Namun,
realitanya 1 PPL memegang 3 sampai 4 desa binaan, kata Politisi senior PAN
Jabar ini.
Kekurangan petugas PPL di Jabar sudah terjadi beberapa
tahun belakangan ini, hal ini disebabkan setiap tahun ada beberapa Petugas PPL
status aparatur sipil negara (ASN) yang purna bakti alais pensiun.
Sedangkan minat masyarakat untuk
menjadi PPL Tenaga Harian Lepas, juga kurang terutama dari kalangan generasi
milenial. Untuk itu, harus dicarikan jalan keluarnya, karena akan berdampak
terhadap hasil produksi pertanian, ujar politisi senior PAN Jabar ini.
Dikatakan, lahan pertanian di
provinsi Jabar masih cukup luas yang
tersebar di 5.312 desa di Jabar, Namun
berhubung jumlah personil PPL semakin berkurang, akhirnya terpaksa satu orang
PPL harus menangani atau megang 3 sampai 4 desa binaan.
Saat ditanya, kenapa hingga kini
belum ada penambahan PPL dari ASN ?…
kita di Komisi II DPRD Jabar sudah meminta pemprov Jabar melalui dinas
terkait mitra Komisi II, namun, hingga kini kita belum tahu apa yang jadi
permasalahan, sehingga hingga kini belum ada penambahan PPL. Mungkin karena persyaratan atau karena lain
yang kita tidak ketahui, ujar wakil rakyat dari Dapil Jabar 13 (Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran) ini.
Para tenaga PPL itu, memiliki
keilmuan bidang pertanian dan penyuluhan
untuk membina dan melatih para petani
agar produksi hasil pertanian meningkat.
Bahkan, para petani juga dilatih dan dibina untuk dapat mengolah
hasilnya menjadi berbagai produksi pertanian yang memiliki nilai jual, sehingga
tarap hidup petani dapat meningkat.
Lebih lanjut Herry mengatakan,
bahwa di Provinsi Jawa Barat ini ada 3
kelompok Penyuluh Pertanian Lapangan
(PPL), pertama PPL yang PNS, kedua PPL yang PHL (Pekerja Harian Lepas)
juga terbagi dua, ada yang di gaji
Pemerintah Provinsi dan yang digaji oleh
pemerintah pusat
Hanya dari ketiga kelompok PPL itu Herry menyebut, ada yang
yang membuatnya prihatin, yakni
penghasilan atau gaji PPL yang ditempatkan oleh pemerintah pusat di Jawa
Barat, penghasilan mereka itu sangat
minim.
“Dibawah UMR, bahkan kurang dari
separuh gaji PPL yang digaji Pemerintahan Provinsi. Jadi yang provinsi itu Rp.
3 jutaan sekian yang itu (PPL Pusat) Cuma Rp. 1,4 jutaan,” sebutnya.
Untuk itu Herry
mengingatkan. “Dinas Pertanian Ketahanan
Pangan Provinsi Jabar sebagai leading
sector harus bisa memikirkan, mencari celah aturan agar kita bisa memberikan
bantuan honor kepada PPL Pusat, karena bagaimana pun juga user nya adalah Jawa
barat, tandasnya. (adikarya/husein).
