 |
| H. Mirza Agam Gumay, SM.Hk, anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra (foto;istimewa) |
Keberadaan BPSDM Jabar yang
terletak di jalan Cipageran-kota Cimahi, dalam mendukung program penanggulangan
penanganan pandemi covid-19, telah dijadikan sebagai tempat isolasi bagi
masyarakat dan aparatur yang terpapar
covid-19.
Namun, seiring dengan semakin
berkuranganya jumlah masyarakat yang menjalani isolasi di gedung BPSDM Jabar,
tentunya, harus dipersiapkan kembali untuk difungsikan sebagai lembaga
pelatihan dan pendidikan bagi kalangan ASN pasca transisi pada kondisi normal.
Untuk mengetahui sejauh mana,
kondisi terkini BPSDM selama di pergunakan sebagai tempat isolasi bagi
masyarakat terpapar covid-19 dan rencana akan difungsikan kembali sebagai
lembaga pendidikan dan pelatihan dan sebagai Corporate Univercity, kemarin, Komisi I DPRD meninjau langsung gedung BPSDM
Jabar di jalan Cipageran-Kota Cimahi ini.
“Ya, kemarin kita rombongan Komisi
I DPRD Jabar meninjau langsung kondisi gedung dan sarana-prasarana BPSDM Jabar selama
dipergunakan sebagai tempat isolasi covid-19. Dan, persiapan untuk kemlai
difungsikan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan”, ujar Agam ---sapaan
Mirza Agam Gumay, saat ditemui di gedung DPRD Jabar, jalan Diponegoro no 27 Bandung,
Selasa (13/04-2021).
Kunjungan kerja Komisi I ke BPSDM
Jabar tersebut bertujuan untuk membahas aset BPSDM dan materi pembajaran yang
diterapkan oleh BPSDM Jabar dalam mendidik dan melatih ASN Jabar.
BPSDM sebagai aset milik Pemprov
Jabar, yang sekaligus sebagai tempat mencetak dan membina para ASN di
lingkungan Pemprov Jabar agar memiliki sebagai aparatur negara, ASN memiliki softskill
dan hardskil. Untuk softskil lainnya
bahwa ASN dapat menjamin republik ini tetap tegak berdiri seperti halnya TNI
dan Polri.
Rombongan Komisi I DPRD Jabar saat mengunjungi BPSDM Jabar di Cipageran -Kota Cimahi
(foto:humas).
“ ASN sebagai pemersatu bangsa,
untuk itu, tidak boleh seorang ASN
berfikir ideologi alternatif selain Pancasila. Sebagai pelayan negara, seorang
ASN harus memahami juga ideologi negara”, tegas politisi Gerindra Jabar ini.
Agam menambahkan, dalam memberikan
pembelajaran, BPSDM sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan, harus
berkoordinasi dan bersinergi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang
berperan dalam penempatan ASN termasuk biro organiasi yang memahami akan kebutuhan SDM dalam setiap
OPD. Jadi antara BPSDM-BKD dan Biro
organiasi merupakan satu kesatuan yang harus bersinergi, pintanya.
Komisi I DPRD jabar, minta kepada
BPSDM Jabar, sebagai lembaga pendididikan
atau Corporate Univercity, harus mampu menciptakan berbagai inovasi
dalam mencetak SDM yang mempuni dan kreatif dan inovasi. Sehingga para ASN yang
luluasan dari diklat di BPSDM mampu menjawab tantangan zaman demi kemajuan
provinsi Jabar, tandasnya. (adikarya/husein).
