DPRD jAbar bnersama Pemprov Jabar meninjauan kondisi jalan di Jabar selatan (foto :istimewa)
BANDUNG, Faktabandungraya.com,---
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Drs.H.Memo Hermawan mengatakan, walaupun
pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat, bukan
berarti percepatan perbaikan jalan dan koneksitasnya dapat diperlambat. Tetap harus
dikerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan.
Konektifitas dan kemantapan jalan tentunta sangat
berpengaruh terhadap kelancaran arus transportasi manuasi dan barang, teruta
saat mengangkut kebutuhan bahan pokok dasil pertanian dan perkebunan ke
kota-kota besar.
Untuk itu, kang Memo—sapaan-- Memo
Herwaman, dirinya bersama seluruh anggota Komisi IV DPRD Jabar dalam beberapa
kali rapat dengan mitra kerja dari Dinas BMPR Jabar untuk dapat meningkatkan
konektifitas jalan-jalan di Jabar. Karena
berdasarkan data dari Dinas BMPR Jabar sendiri menyampaikan bahwa hingga akhir
tahun 2020 lalu, tingkat konektifitas jalan diJabar baru sebesar 50 persen
lebih. Untuk itu, Komisi IV DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar melalui Dinas
BMPR untuk dapat ditingkatkan menjadi 60 persen sampai akhir tahun 2023
mendatang.
Menurut Kang Memo --- sapaan Memo
Hermawan---, konektivitas jalan di Jabar tidak hanya jalan milik provinsi saja yang diperhatikan, Namun,
kuantitas dan kualitasnya jalan kabuapten kota pun harus diperbaiki. Termasuk
juga konektivitas dengan jalan Nasional.
“Konektivitas itu dilihat dari
kemantapan jalan dan aksesbilitasnya. Misalnya dari 10 jalan, kemantapan yang
baik baru dua ruas. Sisanya terhubung tapi jalannya ga mantap,” ujar Kang Memo saat dihubungi melalui telepon
selulernya, belum lama ini.
Kang Memo mencontohkan, di
Kabupaten Garut, warga Singajaya harus memutar melewati Cikajang dan Cisompet
lebih dulu untuk sampai Pameungpeuk lewat jalan berkualitas baik. Warga Garut
Kota pun masih banyak yang melewati Kabupaten Bandung untuk mencapai Cisewu
yang masih Kabupaten Garut.
H.Memo Hermawan , Anggota Komisi IV DPRD Jabar (foto:istimewa).
Padahal bila dilihat dari peta
wilayah kedua wilayah tersebut lokasinya berdampingan, namun untuk mencapai
lokasi tersebut harus mengakses jalan melalui kecamatan lain bahkan kabupaten
lain. Hal ini karena belum
terkonektivatasnya jalan, sehingga angka konektivitasnya sedikit.
Guna meningkatkan konektivitas jalan yang masih
dibawah 50 persen, salah satu caranya dengan menyelesaikan kesenjangan
infrastruktur untuk Jabar selatan. Untuk itu, DPRD Jabar melalui Komisi IV mendorong pihak Dinas BMPR Jabar agar angka konektivitas terus ditingkatkan
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jabar dibawah kepemimpinan Gubernur Ridwan
Kamil – dan Wagunb Uu Ruchanul Ulum.
Konektivitas jalan Jabar Selatan angkanya masih kurang
dari 50 persen atau belum terkonek dengan baik. Hal ini tentunya berbeda dengan
jalan-jalan di wilayah Jabar Utara, Tengah dan Barat yang sudah terkonek dengan
baik, ungkap Kang Memo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Pantai selatan, sekarang sudah
diprioritaskan jadi terhubung sampai timur. Namun, konektivitas jalur tengah
dan selatan hampir 100 Km jadi jaraknya jauh.
“Ini yang harus dipotong. Koridor
barat timur kurang tapi kalau utara selatan cukup banyak yang dibangun. Barat
ke timur masih sedikit,” kata politisi senior PDI Perjuangan ini.
Lebih lanjut kang Memo, yang
pernah menjadi Wakil Buapti Garut periode 2004-2009 mengatakan, akibat tak
terkoneksi antar wilayah kecamatan terutama di Jabar Selatan, sehingga kalau
pergi ke kecamatan lain terpaksa jalannya berputar dulu. Hal inilah, secara tidak langsung membuat
ketimpangan antar wilayah, tandasnya. (adikarya/husein).
