Hasbullah : Indikator Penilaian Kemantapan Jalan Berubah, Kemantapan Jalan Provinsi Jabar Turun Signifikan

Klik

M. Hasbullah Rahmat , Anggota Komisi IV DPRD Jabar (foto :husein)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,---  DPRD Provinsi Jabar terus mendorong pemerintah provinsi Jabar melalui Dinas Bina Marga dan Panataan Ruang (BMPR) untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan provinsi yang tersebar di 27 kabupaten/kota se Jabar. Bahkan dalam setiap tahun penyusunan anggaran, Dinas BMPR mendapatkan alokasi terbesar ke tiga dibawah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Jabar, M.Hasbullah Rahmat, S.Pd, M.Hum, cukup besarnya anggaran untuk sector infrastruktur jalan, bertujuan agar seluruh jalan-jalan provinsi dalam kondisi layak atau terjaga kemantapannya.

Dengan kondisi infrastruktur jalan yang layak tentunya menambah kelancaran arus transportasi orang dan barang. Sehingga, secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat, kata Hasbullah Rahmat, saat dihubungi melalui telepon selulser, Selasa (25/5-2021).

Dikatakan, sebelum diberlakukannya indikator/ parameter penilaian kemantapan yang jumlahnya mencapai 20 item,  Nilai persentase  kemantapan jalan turun cukup signifikan, yaitu dari semula sekitar 98 persen lebih, kini menjadi kurang dari 90 persen.

Kalau dulu indicator/parameter kemantapan jalan provinsi berdasarkan jumlah lubang per kilo meter dan jalan bergelombang, kini ditambah menjadi sekitar 20 item penilaian. Sehingga menjadi 90 persen kurang.

Penambahan inkator inilah yang menyebabkan, kemantapan jalan provinsi Jabar turun cukup segnifikan, belum lagi dihantam hujan, ujar Hasbullah dari Fraksi PAN DPRD Jabar ini.

Lebih lanjut, Hasbullah mengatakan, jika angka dari segi fasilitas lalu lintas relatif mudah diukur misalkan, jalan akan dinaikan kemantapannya melalui pengecoran. Praktis untuk menaikan kemantapan jalan membutuhkan dana sekitar Rp 7 miliar per km dengan lebar 5 hingga 6 meter.

 “Kalau jalan 2 lajur, kan praktis 2 kali lipat jadi Rp 14 miliar, ujarnya.

Sementara itu, bagaimana dengan keterkaitan dengan Penerangan Jalan Umum (PJU)  ?..  Ya, tentunya dilihat dulu dong !!, Status jalannya, apakah jalan NAsional, Provinsi atau jalan Kabupaten /Kota atau jalan desa.

 “Kalau jalan desa jangan ke kita (dewan Provinsi)  tetapi ke dewan ke kabupaten/kota. Tapi rata-rata masyarakat tidak mau tahu jalan tersebut milik siapa,” ujarnya.

Ia membahkan, DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar, hanya dapat mengalokasikan anggaran dari APBD Jabar untuk JPU di jalan-jalan provinsi saja. Sedangkan, jalan milik kabupaten/kota seharusnya diterangi oleh pemerintah kabupaten/kota meskipun bukan tidak mungkin Pemprov memberikan bantuan keuangan.

“Ketika kabupaten/kota memang tidak mampu memberikan JPU di jalan miliknya, maka kami memberikan bantuan keuangan, bukan provinsi yang memasangnya, ujar Hasbullah yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar ini.

Ditambahkannya, dalam mendukung kelancaran transportasi dan meminimalisir kasus kecelakaan lalu-lintas di jalan raya, DPRD Jabar  mendorong Pemprov Jabar dan instansi terkait dibawah, seperti Dinas BMPR  harus mebguayakan agar kemantapan jalan provinsi terus dijaga dan dipelihara dengan baik.

Sedangkan bagi Dinas Perhubungan,  agar masyarakat dan pengendara tidak banyak yang mengalami musibah kecelakaan, tentunya keberadaan JPU harus terjaga juga, jangan sampai lampu JPU yang sudah mati dibiarkan, selain itu harus juga menambah rambu-rambu lalu lintas, tandasnya. (adikarya/husein).