BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Anggota Komisi IV,
M. Hasbullah Rahmat, S.Pd, M.Hum mengatakan, bahwa kedepan kebutuhan ketahanan
pangan akan terus meningkat. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan ketahan pangan
maka harus didukung dengan jaringan irigasi yang baik dan lancar.Anggota Komisi IV DPRD jabar, M.HAsbullah Rahmat (foto:istimewa)
Untuk mendukung jaringan irigasi
bagus dan lancar tentunya perlu ada perbaikan, Maka DPRD Jabar mendorong
pemerintah provinsi Jawa Barat memalui Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA) dengan
program irigasi tuntas atau perbaikan irigasi, pada tahun anggaran 2021.
Pada tahun anggaran 2021 ini
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15 M. Dengan anggaran sebesar Rp.15 M
tersebut, tentunya persoalan irigasi tidak dapat diselesaikan semua, kata Hasbullah
Rahmat saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (19/5-2021).
Dikatakan, selama masa pandemic
covid-19, seluruh sector kehidupan mengalami guncangan, terutama sector
perekonomian. Namun, ada sector yang
tetap bertahan yaitu pertanian. Karena
hingga kini Indonesia, khususnya di provinsi Jabar yang hingga kini masih mampu
memproduksi kebutuhan ketahanan pangan.
Hal ini mengingat, sejak Februari
hingga kini (pertengahan Mei) hujan
masih terus turun dibeberapa wilayah provinsi Jabar. Bahkan pada akhir Februari
lalu, sempat terjadi banjir bandang dibeberapa wilayah di Jabar seperti banjir
bandang, Subang, Karawang dan Bekasi serta terjadi longsor di Sumedang, di
Garut dan di Sukabumi. Bencana alam ini
tentunya telah merusak jaringan irigasi.
Hasbullah mengatakan, beberapa
waktu lalu, Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke beberapa kantor Unit
Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (UPTD DPSDA
WS).
Berdasarkan hasil kunjungan kerja
dan berkoordinasi dengan pihak UPTD DPSDA WS Dinas SDA Jabar, diungkapkan bahwa
beberapa jaringan irigasi diwilayah UPTD DPSDA WS dalam kondisi rusak, baik rusak
ringan, sedang hingga berat.
“Nah, kerusakan jaringan irigasi
ini tentunya tidak boleh dibiarkan berlama-lama, harus segara ditangani. Karena
akan berdampak terhadap kepentingan para petani dalam mengelola lahan pertanian. Dan juga kalau
persawahan terjadi kekuarangan air saat musim tanam tentunya akan berdampak
terhadap hasil produksi pertanian”.
Lebih lanjut, politisi PAN Jabar
ini, yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar ini mengatakan, selain
membahas masalah jaringan irigasi, dalam pertemuan tersebut juga membahas
tentang status gedung UPTD DPSDA, yang ternyata masih ada yang mengontrak.
Bukan milik aset pemprov Jabar. Sehingga
akan berdampak terhadap kinerja kalangan pegawai di lingkungan UPTD DPSDA.
Ditambahkan Memo, keinginan pagu
anggaran untuk PSDA dalam hal ini agar TAPD lebih memprioritaskan untuk
pembangunan pengelolaan drainase. Namun, agar lebih komprehensif masing-masing
KCD/UPTD harus terus berkoordinasi dengan Bappeda dan TAPD agar ada pembahasan
lebih lanjut. Hal ini penting, agar anggarannya lebih efisien untuk pengelolaan
drainase dan perbaikan irigasi,” tandasnya. (adikarya/husein).