Drs.H.Memo Hermawan, anggota Komisi IV DPRD Jabar (foto:istimewa). |
Menurut anggota Komisi IV DPRD
Jabar Drs.H.Memo Hermawan, belum tuntasnya pemabngunan D.I Caringin hingga kini
karena masih terkendala soal pembebasan lahan seluas 20 Hektar yang menjadi
tanggungjawab pemerintah Provinsi Jabar.
“Hingga kini lahan yang
dibutuhkan seluas 20 Hektar untuk proyek pembangunan D.I Caringin belum juga
dibebaskan oleh Pemprov Jabar. Kalau lahannya sudah dibebaskan, pemerintah siap
mengucurkan dana sekitar Rp. 300 hingga 400 miliar”, kata Memo Hermawan, saat
dimintai tanggapannya terkait hasil kunjungan kerja Komisi IV ke UPTD PSDA
Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno Sukabumi, Sabtu, (22/5-2021).
Dikatakan, sebenarnya DPRD Jabar
melalui Komisi IV terus mendorong agar
Pemprov Jabar untuk segera menyelesaikan soal pembebasan lahan untuk
Di.I Caringin ini. Namun, hingga kini belum juga beres. Sehingga, pemerintah
pusat baru mengucurkan anggaran sekitar Rp.50 miliar, jadi masih jauh dari
harapan untuk dapat menyelesaikan pembangunan D.I Caringin.
Kita di DPRD jabar sangat
mengharapkan secepatnya Pemprov jabar menyelesaikan soal pembebasan lahan
sekitar 20 hektar tersebut.
Semakin secapat pemebeasan lahan,
tentunya pembangunan juga akan cepat dapat terselesaikan, sehingga seluruh irigasi
di wilayah Kabupaten Sukabumi dapat teraliri air dengan baik.
Irigasi yang bagus tentunya seluruh pesawahan dapat teralirin
air dengan baik pula. Dan secara otomatis, hasil produksi pertanian masyarakat
dapat meningkat, sehingga hidup petrani juga meningkat, ujar Kang Memo---sapaan---
Memo Hermawan yang Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar ini.
Kang Memo juga mengatakan, selain
masalah jaringan irigasi, ia juga menyoroti, masih cukup banyaknya pintu-pintu
air yang rusak, bahkan pintu hilang dicuri orang yang tidak bertanggungjawab. Padahal
keberadaan pintu air sangat penting dalam pembagian aliran iar ke pesawahan.
Di aliran Sungai Cisadea yang
meruapakan dibawah kewenangan UPTD PSDA Cisadea-Cibareno Sukabumi tersebut,
kita melihat dan dari data UPTD PSDA Cisadea-Cibareno, ada sekitar 50 persen pintu
airnya sudah pada rusak.
Cukup banyaknya, tingkat
kerusakan pintu air, dan jaringan irigasi tentunya menjadi PR besar bagi Kadis SDA
Pemprov Jabar beserta jajrannyanya (UPTD) untuk mendata kembali dan mengajukan anggaran
yang dibutuhkan kepada DPRD Jabar. Kita
akan dorong pengalokasian anggaran untuk kebutuhannya, walaupun secara bertahap,
tandas wakil bupati garut Periode 2004-2009 ini. (adikarya/husein).