Wakil Ketua DPRD Jabar DR.Hj Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos,MM didampingi Sekretaris Dewan DR. Hj Ida Wahida Hidayati, SE. SH., M.Si dalam
acara Diskusi Bersama Wakil Rakyat Jabar di gedung DPRD jabar (foto:husein).
BANDUNG, Faktabandungraya.com,---
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat DR.Hj.Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM meminta
pemerintah provinsi Jabar bersama
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jabar dan juga Satgas Penanganan Covid-19
Daerah untuk lebih mengoptimalkan
kinerja dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus covid-19 pascalibur
lebaran 1442H/ 2021.
Menurut Ineu, memang tahun ini
pemerintah kembali melakukan larangan mudik. Namun, perlu diketahui bahwa, berdasarkan
pengalaman, disetiap ada libur nasional,
seperti pada libur Agustus dan libur akhir tahun 202o lalu, telah
terjadi peningkatkan kasus covid-19.
Untuk itu, pada pascalibur
lebaran atau arus balik tahun ini, potensi peningkatan kasus covid-19 bisa juga
terjadi. Untuk itu, perlu diantisipasi.
Demikian disampaikan Dr.Hj. Ineu
Purwadewi Sudnari dalam acara diskusi bersama Wakil Rakyat Jabar dengan tema “
Evaluasi Pasca Mudik Lebaran 2021 dan Optimalisasi Tracing Pemudik- Tracing
Penyebaran Covid-19 bagi para pemudik yang lolos Penyekatan, di gedung DPRD
jabar, Jum’at (21/5-2021).
Dikatakan, memang kini larangan
mudik sudah berakhir pada 17 Mei lalu, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan
oleh masyarakat untuk mudik. Hal ini terbukti, di beberapa terminal Bus di Jabar dan Stasiun Kereta Api, Bandara jumlah
penumpang dari hari kehari terus meningkat. Baik warga yang pulang mudik maupun baru akan
mudik.
Untuk warga yang baru pulang
mudik atau pendatang baru, Ineu meminta agar di berlakukan pembatasan kegiatan masyarakat
skala mikro (PPKM) di lingkungannya atau dilakukan isolasi mandiri, selama 14
hari.
Pemberlakukan PPKM yang dimulai
dari tingkat RT, RW hingga lingkungan Kelurahan/
desa cukup tepat. Hal ini mengingat, para pengurus RT dan RW dibantu warga,
lebih mengetahui keluarga siapa saja yang mudik atau kedatangan keluarga dari
luar daerah.
Ineu memeberikan keterangan pers terkait hasil pemantauan larangan mudaik lebaran 2021
(foto:husein).
“Jadi PPKM mikro ini merupakan
upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat tidak tertular Covid-19 pasca Lebaran
2021. Karena pada dasarnya RT dan RW ini tahu pasti masyarakat sekitar, mana
yang mudik atau baru datang” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ineu
juga mengatakan, berdasarkan Satgas Pengananan Covid-19 Jabar, bahwa, kasus
Covid-19, selama Ramadhan sempat landay bahkan di beberapa daerah mengalami
penurunan kasus covid-19.
Namun, beberapa hari pascalibur
lebaran ini, di kota Bandung mulai mengalami
peningkatan kasus. Selama Ramadhan, kasus perhari di Kota Bandung kurang dari
40 kasus per hari. Namun, kini meningkat sekitar 100 kasus per hari.
Kita juga mendapatkan informasi,
bahwa pascalibur lebaran, beberapa rumah sakit di Jabar, kini tingkat
keterisiannya mulai kembali meningkat. Hal ini, tentunya jangan sampai terulang
seperti tahun 2020 lalu, dimana, kita kesulitan mencari ruang kosong bagi
penderita covid-19, ujarnya.
Lebih lanjut, Ineu mengatakan, dalam mengantisipasi peningkatan kasus
covid-19, walaupun larangan mudik sudah berakhir pada 17 Mei lalu. Namun, ada pengetatan perjalanan yang dimulai
dari 18 hingga 24 Mei. Untuk itu, dalam dua pekan ini DPRD Jabar melalui Komisi
IV melakukan pemantau kelapangan.
Pemantauan terkait pengetatan perjalanan usai masa berakhirnya mudik
Lebaran 2021.
Di setiap posko pengetatan
perjalanan, disiapkan pos Random Rapid Test Antigen, dan bagi warga yang hasil
testnya positif langsung dirujuk rumah
sakit atau dibawa ke tempat Isolasi mandiri yang telah disiapkan. Tandasnya.
(sein).
