BANDUNG, Faktabandungraya.com,---
Komisi IV DPRD Jawa Barat menyoroti rendahnya anggaran untuk sector Energi dan
Pertambang (Dinas ESDM). Hal ini terlihat dari dari dua tahun anggaran yaitu
2020 dan 2021, memang cukup memprihatinkan, dimana Dinas ESDM salah satu mitra
kerja Komisi IV yang menangani bidang pembangunan cukup minim.
Drs.H. Memo Hermawan, anggota Komisi IV DPRD Jabar (foto:istimewa).
Anggota Kota IV DPRD Jabar,
Drs.H.Memo Hermawan, membenarkan, sudah dua tahun anggaran, sector energy dan
pertambangan mendapatkan alokasi anggaran paling minim dibandingkan dengan sector
lain yang menjadi mitra kerja Komisi IV yang membidangi bidang pembangunan.
Dengan dana yang minim ini,
tentunya tidak banyak dapat diperbuat oleh Dinas ESDM dan 6 Cadin ESDM. Hal in
seperti di Cadin Wilayah IV Bandung, yang hanya mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp,1,5 miliar per tahun.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota
Komisi IV DPRD Jabar, Drs.H.Memo Hermawan, saat dihubungi faktabandungraya.com,
melalui telepon selulsernya, Senin (24/5-2021).
Dikatakan kang Memo—sapaan – H.
Memo Hermawan, sebenarnya Komisi IV telah berupaya untuk mendorong agar Dinas
ESDM beserta jajaran Cadinnya untuk mendapatkan penambahan alokasi anggaran
dalam setiap penyusunan APBD. Namun,
oleh TAPD Jabar, selalu di tolak dan dicoret.
Dinas ESDM Jabar memiliki enam
(6) Cabang Dinas yang tersebar di beberapa wilayah di Jabar, masing-masing
Cabang Dinas ESDM menangani persoalan Kelistrikan, Pertambangan, Air Bawah
Tanah dan, Energi Baru dan Terbarukan, namun, plot anggaran sangat minim.
Masing-masing Cabang Dinas ESDM
ada yang hanya di plot sebesar Rp,1,5 hingga 1,8 miliar per tahun. Untuk Cadin
ESDM Wilayah IV sendiri hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,5 M. Dari
Rp.1,5 Miliar tersebut digunakan untuk sewa kantor sebesar Rp.335 juta, sisanya
untuk operasional dan kebutuhan/ kegiatan rutin.
Dengan dana yang minim ini,
tentunya tidak banyak dapat diperbuat oleh Cadin ESDM Wilayah IV,
sementara area tugasnya meliputi Kota
Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, dan Kab Subang, jelas kang Memo yang juga Ketua Fraksi PDIP ini.
Lebih lanjut Kang Memo
mengatakan, minimnya plot anggaran untuk Dinas ESDM dan Cadin , karena
pengalokasian anggaran bukan berdasarkan skala prioritas program melainkan
berdasarkan plot pagu anggaran.
Misalkan, kata Kang Memo, untuk
Dinas ESDM Jabar di plot dalam pagu anggaran sebesar Rp.50 Miliar, Dana
tersebut, harus di distribusikan juga untuk ke enam Cadin wilayah. Sehingga,
masing-masing Cadin Wilayah dapat juga tidak sama.
Selain itu yang lebih
memprihatinkan lagi, anggaran di Cadin ESDM Wilayah semakin terkikis karena ada
refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, bahkan di tahun 2020 ke
APBD Jabar mengalami lima kali refocusing anggaran. Sehingga, hampir semua
program di Cadin ESDM Wilayah tidak dapat dijalankan, ujarnya.
Kedepan kita akan mendorong mitra
kerja Komisi IV dalam pembahasan penyusunan anggaran, agar tidak alagi
menggunaklan sistem plot pagu anggaran, tetapi disusun berdasarkan skala
prioritas program. Sehingga,
program-program yang masuk skala prioritas tetap dapat dijalankan. Apalagi
program tersebut terkait dengan janji poltik gubernur yang dituangkan dalam
RPJM, ujarnya.
Lebih lanjut, Kang Memo mengatakan,
terkait program sambungan baru listrik untuk keluarga tidak mampu yang
dicanangkan oleh Pemprov Jabar juga tidak dapat berjalan maksimal. Bahkan,
nyaris tidak ada, kalau tidak ada dibantu oleh dana CSR.
“Sebenarnya, masih ada sekitar 205 ribu KK di Jabar yang hingga kini belum dapat menikmati aliran listrik, namun, karena anggaran tersedot untuk penanganan covid-19, sehingga pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan aliran listrik untuk keluarga tidak mampu, walaupun sudah dibantu dari dana CSR”, tandasnya. (adikarya/husein).
