 |
| Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) (foto:ist) |
Sehingga menyebabkan
pasien-pasien yang lainnya diharuskan menunggu antrean untuk bisa dirawat
karena tidak adanya ketersediaan tempat tidur dan ruangan. Persoalan ini tentu
tidak hanya berkaitan dengan pasien positif covid, tapi juga pasien lain yang
memiliki penyakit selain covid.
"Bupati Walikota dan
Gubernur bersama dengan pemerintah pusat diminta untuk segera membuka RS
darurat dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah daerah seperti pusat
pendidikan dan latihan (diklat), stadion olahraga atau GOR. Termasuk pusdiklat
yang dimiliki oleh sejumlah BUMN. Maka koordinasi dengan Kementerian Kesehatan
dan Kementerian BUMN menjadi perlu," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad
Muzani
Menurut Muzani, pembukaan RS
darurat menjadi penting mengingat peningkatan jumlah kasus positif covid terus
meningkat signifikan di banyak daerah. Dia juga meminta agar fasilitas yang ada
di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) digunakan untuk membuka RS darurat covid.
Karena saat ini Jakarta merupakan zona merah yang laju peningkatan kasus
covidnya terbesar di Indonesia.
"Kami menyarankan agar
beberapa fasilitas gedung di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan digunakan
untuk RS darurat tersebut. Seperti di Tenis Indor dan sarana lainnya. Karena RS
di area Jabodetabek mayoritas telah melebihi kapasitas yang menyebabkan antrean
panjang pasien," jelasnya.
"Selain itu beberapa asrama
haji juga dapat difungsikan sebagai RS
darurat, apalagi tahun ini ibadah haji ditiadakan," imbuh Wakil Ketua MPR
RI itu.
Muzani melanjutkan, saat ini
fasilitas kesehatan yang ada di Wisma Atlet telah melebihi kapasitas. Sebab
sarana prasarana perawatan di Wisma Atlet telah penuh. Sehingga pasien covid
pun harus menunggu antrean.
"Khusus di Jakarta, untuk
kondisi seperti sekarang ini kita tidak mungkin bergantung pada Wisma Atlet
yang sudah hampir melebihi kapasitas, yang menyebabkan pasien positif lainnya
harus mengantre. Dan pembukaan RS darurat juga perlu dilakukan di daerah-daerah
zona merah COVID-19 khususnya di Pulau Jawa," papar Wakil Ketua MPR itu.
Dalam situasi seperti ini, yang diperlukan
adalah kerjasama yang maksimal antara semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan seluruh komponen bangsa.
Pemerintah juga diharapkan untuk
membuka kembali peluang bagi pihak-pihak yang ingin menjadi relawan dalam
rangka penanganan covid di Indonesia. Karena saat ini seluruh tenaga kesehatan
(nakes) dan para dokter yang menangani pasien covid sangat kelelahan akibat
terus meningkatnya jumlah kasus positif covid.
"Pemerintah sebaiknya
membuka peluang bagi orang-orang yang ingin menjadi relawan covid. Mengingat
para nakes kita, seperti dokter, perawat dan tenaga medis lainnya sangat
kelelahan karena pasien positif terus bertambah dan berdatangan ke setiap rumah
sakit," ujar Muzani.
Muzani juga meminta pemerintah
untuk terus melakukan kontrol di lapangan agar protokol kesehatan bisa
diterapkan dengan baik. Masyarakat juga diminta untuk tidak berkerumun, menjaga
jarak, dan selalu menggunakan masker.
"Sekarang saatnya kita bahu
membah, bekerja sama, dan saling membantu dalam rangka penanganan COVID-19 ini.
Jangan saling menyalahkan karena beban dan persoalannya begitu berat. Ini
adalah masalah kita bersama. Kami percaya bahwa solidaritas dan kebersamaan
kita akan mampu menghadapi badai ini. Dan pada akhirnya optimisme ini akan kita
dapatkan. Dan pademi bisa kita lewati. Ini sudah berulang kali telah kita
tunjukan dalam banyak persoalan bangsa," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, pada
Sabtu (26/6) Kementerian Kesehatan mencatat dalam sehari sebanyak 21 ribu orang
terkonfirmasi positif COVID-19. Angka tersebut terbesar sepanjang pandemi
COVID-19 mewabah di Indonesia. Saat ini jumlah terkonfirmasi positif COVID-19
di Indonesia telah mencapai 2 juta jiwa lebih. Bahkan, angka kematian dalam sehari
di Indonesia menapai 409 jiwa, jumlah itu dinilai sebagai angka kematianb
terbesar di dunia melebihi Rusia.(rls/red).
