Hasbullrah dan ombongan Komisi IV DPRD Jabar saat meninjau kondisi Jalan Provinsi dan Drainase di Kabupaten Garut, berapa waktu lalu ( foto: dok.humas).
BANDUNG, Faktabandungraya.com,
--- Komisi IV DPRD Jawa Barat minta kepada pihak Bappeda dan Dinas Bina Marga
dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar dalam melakukan penataan dan peningkatan Jalan
Provinsi harus sudah termasuk drainasenya.
Menurut anggota Komisi IV DPRD
Jabar, M.Hasbullah Rahmat, S.Pd,M.Hum kalau drainase tidak diperbaiki tentunya
akan menghembat aliran air hujan. Kalau
jalan tergenang air tentunya akan cepat rusak , jadi sudah seharusnya penataan
dan peningkatan jalan provinsi harus juga perbaikan drainase.
Dalam rangka meningkatkan dan
penataan jalan Provinsi ini sudah termasuk Drainase, jadi dia itu satu nafas,
peningkatan jalan secara fisik tapi penataan drainasenya di kanan kirinya juga
harus dibenahi, supaya umur jalannya itu lebih panjang,” kata Hasbullah saat
dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (22/06/2021).
Drainase merupakan hal penting
dalam suatu pembangunan jalan, untuk itu, Komisi IV minta kepada Bappeda dan Dinas BM-PR yang kini tengah
melakukan penataan dan peningkatan jalan Provinsi yang harus memikirkan
pembuangan massa airnya.
Hasbullah mengatakan, jalan Provinsi di Jabar ada sepanjang 2,360,58 KM yang tersebar
di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa
Barat, namun, tidak sedikit kondisi
drainasenya kurang baik dan perlu
pembenahan, termasuk juga kondisi drainase jalan provinsi yang ada di Kabupaten
Garut, Kabuapten dan Sumedang.
Jalan provinsi di kabupaten
Garut, khususnya jalan Otista Garut, drainasenya harus segera dibenahi, bahkan sebagian sudah di benahi oleh
pemerintah daerah, tetapi sebagian lagi sudah diambil oleh masyrakat untuk
pentingan bisnisnya mereka.
“Kedepannya kita akan
meningkatkan Jalan Otista itu sudah termasuk dengan Drainasenya, sehingga itu
menjadi hal yang penting bagi saya dalam konsep peningkatan jalan
Provinsi," ujarnya.
Disinggung mengenai kinerja para
mitra Komisi IV Khususnya Bappeda dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2021, dirinya mengatakan, perlu adanya kolaborasi dan
perencanaan yang matang dengan pihak Pemerintah Daerah terkait pembangunan
perencanaan daerah, khusunya penataan dan peningkatan kualitas Jalan Provinsi.
M. Hasbullah Rahmat , anggota Komisi IV DPRD Jabar (foto:husein)
“Pertama kami mengharapkan
kedepannya kepada Bappeda tidak ada lagi perbedaan kewenangan dengan pihak
Bappeda Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jalan provinsi, sehingga ketika
Provinsi mengintervensi jalannya ditingkatkan menjadi bagus, Kabupaten/Kotanya
membangun trotoar dan drainasenya, begitu selesai di akhir tahun publik akan
menikmati jalanya bagus, tidak banjir, dan pejalan kaki nyaman, dan estetikanya
rapih," kata politisi PAN Jabar ini.
Lebih lanjut Legislator Jabar
dari dapil Kota Depok dan Kota Bekasi ini mengatakan, Komisi IV juga terus mengingatkan, agar semua
jalan provinsi yang kewenangan dibawah Pemprov Jabar melalui Dinas BMPR, agar
pada waktu penyerahan status jalan dari Kabupaten/ kota harus bersama
drainasenya bukan hanya jalannya saja.
Penyerahan jalan harus disertakan
juga drainasenya, sehingga jalan provinsi yang sudah ditata dan dibenahi oleh
Dinas BMPR Jabar melalui UTPDnya benar-benar dapat dirasakan kenyamanan oleh
masyarakat dan usia jalan dapat sesuai dengan perencanaan. Disinilah pentinga
drainase, tandasnya. (Adikarya/ husein).
