YOGYAKARTA,
Faktabndungraya.com,--- Untuk mengetahui sejauh mana provinsi D.I Yogyakarta
dalam merancang program sektor pembangunan infrastruktur, maka Komisi IV DPRD Jabar
melakkukan studi komperatif dan rapat kerja dengan DPRD D.I.Yogyakarta, dan
sekaligus meninjau keberadaan bandara Kulon Progo-Yogyakarta, Selasa
(8/6-2021). 
Daddy Rohanady anggota Komisi IV DPRD Jabar saat raker dengan DPDP Prov D.I Yogyakarta
(foto;humas).
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi
Jawa Barat, Tetep Abdul Latip mengatakan pembangunan bandara Kulon Progo masuk
dalan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga proyek tersebut mendapatkan
dukungan penuh dari pemerintah pusat, sementara itu Bandara Kertajati Jawa Barat
tidak termasuk sehingga menjadi lambat dalam pembangunannya.
"Kita telah banyak belajar
dengan Provinsi Yogyakarta terkait dengan masalah insfrastruktur, ada beberapa
program yang sebetulnya kita mengawali terlebih dahulu untuk program bandara,
Bandara Kulon Progo belakangan memulainya, namun lebih dahulu selesai karena
Bandara Kulon Progo masuk dalam PSN tapi bandara Kertajati tidak masuk,
sehingga kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat," kata Tetep di
Provinsi Yogyakarta. Selasa, (8/6-2021).
Tetep menambahkan, selain masalah
bandara ada juga masalah tentang infrastruktur ada beberapa kesamaan yaitu
refoccusing anggaran karena pandemi Covid-19, banyak juga pembangunan
insfrastruktur yang harus ditangguhkan karna memerlukan dana yang besar, termasuk
masalah kemantapan jalan yang turun juga.
"Kemudian ada hal - hal lain
terkait dengan infrastruktur memang ada beberapa masalah kesamaan sih, karena
beberapa refoccusing anggaran tentang covid ini maka sedikit banyak terkena
refoccusing, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang karena dananya
besar maka ditangguhkan sementara," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV
DPRD Jabar, Daddy Rohanady menambahkan, kita banyak bertanya tentang pekerjaan
- pekerjaan dibidang infrastruktur khususnya masalah Bandara Kulon Progo yang
baru mulai di tahun 2017 - 2018 dan kini sudah selesai, sedangkan bandara
Kertajati mulai dari tahun 2002 dan hingga tahun 2021 belum juga selesai,
karena D.I Yogyakarta mempunyai bargaining position yang cukup bagus dengan
pusat.
"Komisi IV bertanya beberapa
pekerjaan terkait dengan insfrastruktur dan yang paling menonjol mengenai
masalah bandara Kulon Progo yang startnya 2017-2018 tapi mereka finish lebih
dahulu, dibandingkan dengan jawa barat yang startnya tahun 2002 sampai dengan
tahun 2021 enggak finish - finish, dan ini akan menjadi PR yang lain untuk jawa
barat yaitu masalah tol Cisumdawu serta Aksesibilitas," tambah Daddy.
Pimpinan Komisi IV DPRD Jabar bersama Pimpinan DPRD Yogyakarta saat rakerda (foto:humas)
Menurutnya, yang pertama bagi
kita di Jawa Barat adalah bagaimana memberikan dorongan akselerasi percepatan
penyelesaian pembangunan tol Cisumdawu, karena bila tol Cisumdawu selesai maka
akan terjadi akselerasi penyelesaian dan fungsi - fungsi bandara Kertajati,
selain itu diperlukan komunikasi khusus antara daerah dan pusat untuk percepatan
pembangunan.
"Jadi yang pertama bagi kita
di jawa barat adalah bagaimana dilakukan akselerasi untuk percepatan
penyelesaian tol Cisumdawu, karena dengan tol Cisumdawu selesai maka pasti
terjadi juga akselerasi penyelesaian dan fungsi - fungsi bandara kertajati ,
itu yang pertama dan yang kedua ini berkaitan dengan lobi - lobi daerah dengan
pemerintah pusat," tutup Daddy Rohanady. (hms/sein).
