Komisi IV : Peningkatakan Jalan Provinsi Harus Termasuk Perbaikan Drainase

Klik

Rombongan Komisi IV Saat meninjau jalan provinsi di Kab Garut ( Foto:dok ist)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,—- Komisi IV DPRD Jawa Barat minta kepada pihak Bappeda dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar dalam melakukan penataan dan peningkatan Jalan Provinsi harus sudah termasuk drainasenya.  Hal ini penting.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Jabar, H. Memo Hermawan,  kalau drainase tidak diperbaiki tentunya akan menghembat aliran air hujan.  Kalau jalan tergenang air tentunya akan cepat rusak , jadi sudah seharusnya penataan dan peningkatan jalan provinsi harus juga perbaikan drainase.

Dalam rangka meningkatkan dan penataan jalan Provinsi ini sudah termasuk Drainase, jadi dia itu satu nafas, peningkatan jalan secara fisik tapi penataan drainasenya di kanan kirinya, supaya umur jalannya itu lebih panjang,” kata kang Memo—sapaan Memo Hermawan saat bersama Komisi IV DPRD Jabar meninjau jalan provinsi yang ada di kabupaten Garut. Jum’at (09/07/2021).

Drainase merupakan hal penting dalam suatu pembangunan jalan, untuk itu, Komisi IV minta kepada  Bappeda dan Dinas BM-PR yang kini tengah melakukan penataan dan peningkatan jalan Provinsi yang harus memikirkan pembuangan massa airnya.

Kang Memo mengatakan, jalan Provinsi di Jabar  ada sepanjang 2,360,58 KM yang tersebar di  seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat,  namun, tidak sedkit kondisi drainasenya kurang baik  dan perlu pembenahan, termasuk juga kondisi drainase jalan provinsi yang ada di Kabupaten Garut ini.

Jalan provinsi di kabupaten Garut, khususnya jalan Otista Garut, drainasenya harus segera dibenahi,  bahkan sebagian sudah di benahi oleh pemerintah daerah, tetapi sebagian lagi sudah diambil oleh masyrakat untuk pentingan bisnisnya mereka.

“Kedepannya kita akan meningkatkan Jalan Otista itu sudah termasuk dengan Drainasenya, sehingga itu menjadi hal yang penting bagi saya dalam konsep peningkatan jalan Provinsi,” ujarnya.

Disinggung mengenai kinerja para mitra Komisi IV Khusunya Bappeda dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021, dirinya mengatakan, perlu adanya kolaborasi dan perencanaan yang matang dengan pihak Pemerintah Daerah terkait pembangunan perencanaan daerah, khusunya penataan dan peningkatan kualitas Jalan Provinsi.

“Pertama kami mengharapkan kedepannya kepada Bappeda tidak ada lagi perbedaan kewenangan dengan pihak Bappeda Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jalan provinsi, sehingga ketika Provinsi mengintervensi jalannya ditingkatkan menjadi bagus, Kabupaten/Kotanya membangun trotoar dan drainasenya, begitu selesai di akhir tahun publik akan menikmati jalanya bagus, tidak banjir, dan pejalan kaki nyaman, dan estetikanya rapih,” kata politisi senior PDIP Jabar ini.

Lebih lanjut wakil Bupati Garut periode 2004-2009 ini mengatakan,  Komisi IV juga terus mengingatkan, agar semua jalan provinsi yang kewenangan dibawah Pemprov Jabar melalui Dinas BMPR, agar pada waktu penyerahan status jalan dari Kabupaten/ kota harus bersama drainasenya bukan hanya jalannya saja.

Penyerahan jalan harus disertakan juga drainasenya, sehingga jalan provinsi yang sudah ditata dan dibenahi oleh Dinas BMPR Jabar melalui UTPDnya benar-benar dapat dirasakan kenyamanan oleh masyarakat dan usia jalan dapat sesuai dengan perencanaan. Disinilah pentinga drainase, tandasnya. (Adikarya/ husein).