BANDUNG,
Faktabandungraya.com,--- Gubernur jabar
Ridwan Kamil melaporkan kepada Wakil
Presiden KH Ma’ruf Amin, bahwa tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy
Rate/BOR) dibeberapa rumah sakit untuk
pasien COVID-19 sudah mulai turun, bahkan secara keseluruhan angka BOR di Jabar turun ke angka 75 persen.H.Memo Hermawan (anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP (foto;ist)
Dilaporkan bahwa berdasarkan data
per tanggal 4 Juli di BOR di Jabar sempat menyentuh angka 90,69 persen. Namun
dengan berbagai upaya yang dilakukan, BOR trennya terus menurun, bahkan hari
ini sudah diangka 75,16 persen, kata Gubernur Jabar disampaikan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin
dalam rapat pnenanganan COVID-19 di Jabar secara virtual dari Gedung Pakuan,
Kota Bandung, Kamis (22/7/2021), kemarin.
Adapun berbagai upaya yang
dilakukan untuk mengurangi BOR seperti memperbanyak ruang isolasi terpusat
termasuk di desa/kelurahan. Kemudian menaikkan kapasitas tempat tidur. Lalu menyiapkan
hotel-hotel, apartemen untuk pusat pemulihan pascarawat.
Dalam pertemuan tersebut, Kang
Email—sapaan—Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa kasus harian masih cukup
tinggi, meskipun angkanya terus turun. Secara total, angka kasus aktif COVID-19
di Jabar mencapai 123.000 dan mayoritas melakukan isolasi mandiri di rumah.
Menanggapi, apa yang dilaporkan
Gubernur Jabar Ridwan Kamil kepada Wapres KH Ma’ruf Amin, menurut anggota DPRD
Jabar H.Memo Hermawan, menurunnya angka
BOR di Jabar layak diapresiasi.
Hal ini, tentunya tidak terlapas dari kerja keras pemerintah daerah dengan
Satgas Penanganan Covid-19 termasuk kerja keras para tenaga kesehatan.
Walaupun angka BOR sudah turun di
beberapa rumah sakit rujukan covid-19, bukan berarti penerapan protokol
kesehatan sudah boleh kendur. Kita harus
tetap waspada, karena pendemi masih ada disekitar kita, kata Kang Memo – sapaan—H. Memo Hermawan saat
dihubungi melalui telepon selulernya, Jum’at
(23/7-2021).
Kewaspadaan itu penting sekali
dalam menjaga kesehatan, penerapan Prokes 5M ( Memakai Masker, Mencuci tangan
pakai sabun, Menjaga Jarak, Menghindari
kerumunan dan Mengurangi mobilitas, ujarnya.
Sedangkan terkait, tempat isolasi
mandiri (Isoman), Kang Memo mengatakan, bahwa walaupun tingkat BOR menurun,
tetapi tempat Isoman harus tetap disediakan.
Hal ini, mengingat tidak semua masyarakat yang terpapar covid-19 memliki
tempat Isoman yang memadai, untuk harus disiolasi ditempat yang memadai.
“Kan, penyediaan tempat Isoman
itu untuk masyarakat yang terpapar covid-19 dengan gejala ringan hingga sedang,
dengan dibawah pengawasan dan pemantauan tim Medis, agar selama menjalankan
isoman masyarakat terpapar dapat cepat
puih kesehatannya”, ujar Kang Memo yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar ini.
Bagaimana pandangan Kang Memo
terkait tingkat kepatuhan dan kedisiplin masyarakat dalam penerapan Prokes ?..,
baik sebelum maupun saat diberlakukannya penerapan PPKM Darurat ?..
Sebelum diberlakukan PPKM
Darurat, tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat agak menurut, terutama
pascalibur Lebaran Idul Fitri, namun, sejak diberlakukan PPKM Darurat saat ini
ada sedikit peningkatan, khususnya disipin memakai masker, menjaga jarak, dan
mencuci tangan pakai sabun, serta angka mobilitas masyarakat juga dapat ditekan.
Selama PPKM Darurat, persentase
masyarakat dirumah meningkat. Meningkatnya persentase masyarakat diam dirumah
kerena ada menyekatan dibeberapa titik jaur/jalan. Bahkan bagi masyarakat yang tidak membawa
persyaratan sebagai diatur dalam PPKM Darurat dan tidak ada kaitan dengan
pekerjaan, Satgas Penanganan Covid-19 yang diperkuat dengan TNI-Polri, akan
meminta pra pengendara untuk putar balik.
Hal ini, yang dapat menekan
tingkat mobilitas masayrakat, ujarnya.
Adapun terkait, program Vaksinasi
Massal, Kang Memo mendorong Pemerintah Provinsi Jabar dan Kabupaten/kota untuk
terus meningkatkan pelaksanaan Vaksinasi Massal. Hal ini penting sekali dalam
meningkatkan kekebalan imunitas
kelompok.
Sampai saat ini masyarakat yang
telah divaksinasi dosis 1 dan dosis dua masih rendah bahkan persentasenya masih
dibawah 20 persen. Untuk itu, DPRD Jabar
mendorong Pemprov Jabar untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah
pusat, lintas lembaga dan asosiasi agar pelaksanaan
vaksinasi dapat dipercepat. Tandasnya. (adikarya/husein).