Komisi I DPRD Jabar gelar raker dengan mitra kerja bahas rancangan KUA-PPAS ( foto:humas)
BANDUNG, Faktabandungraya.com,---
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi I
menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja.
Pimpinan Rapat Komisi I DPRD
Provinsi Jawa, Sidkon Djampi menilai, banyak refocusing anggaran yang membahas
mengenai penanganan pandemi Covid 19. Hal itu sangat penting mengingat masyarakat
sudah banyak terbebani dengan adanya pandemi tersebut secara ekonomi.
"Banyak yang harus
diperhatikan dan diprioritaskan selama penanganan pandemi ini," singkat
Sidkon di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no.
27, Kota Bandung, Rabu, (18/8/21).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi
Jawa Barat lainnya, Yosa Oktora Santono menyoroti Dinas Komunikasi Dan
Informatika (Dsikominfo) Provinsi Jawa Barat soal progres untuk wifi publik
gratis agar lebih banyak lagi. Kemudian untuk command center, kalau memang
krusial tentu dewan harus mendorong
untuk dibahas lebih lanjuy di Badan Anggaran (banggar).
"Intinya, kita harus
meningkatkan jaringan internet di
Jabar," sebut Yosa.
Persoalan lain, lanjut Yosa, dari
Disdukcapil, lebih besar gaji pegawai daripada programnya. Ini perlu dibahas
lebih mendalam.
"Meskipun, secara
keseluruhan usulan anggaran tidak masalah. Tetapi harus memiliki program
prioritas," katanya.
Sedangkan, Ruhiyat Nugraha fokus
pada persoalan masalah kerasipan yang dinilainya masih sangat lemah. Misalnya,
arsip-arsip masih ada yang disimpan begitu saja sembarangan. 10 tahun pertama
masih tanggung jawab kepala OPD, 10 tahun berikutnya menjadi tanggung jawab kepala
kearsipan.
"Termasuk tanah pun banyak
yang berceceran karena kearsipannya lemah. Secara keseluruhan saya titip agar
program ditengah pandemi ini memprioritaskan kepada kegiatan sosial akibat dari
dampak pandemi.
Ngeri sekali dampak pandemi ini,
pedagang kecil, umkm dan sebagainya.
Kebijakan fiskal juga sangat
penting, harus diperhatikan. Daya beli masyarakat harus ditingkatkan agar
fiskalnya juga dapat meningkat," kata Ruhiyat.
Rafael Situmorang menyoroti
banyaknya warga Jawa Barat yang meninggal saat Isolasi Mandiri (Isoman). Hal
itu dikarenakan minimnya pendataan secara akurat. Selain itu, tidak adanya
tindaklanjut setelah pemdataan warga yang Isoman.
"Harus ada follow up dengan
Dinkes dan lembaga lainnya. Karena tidak ada datanya yang difollowup, hanya
sebatas data saja. Harus serius dalam penganggaran, kita ini anggarannya dari
pajak. Ada sisi terkoreksi oleh covid19 masalah ekonomi misalnya," tandas
Rafael. (hms/sein)
.jpeg)
.jpeg)