 |
| Wali kota bandung Oded M Danial ( foto:humas) |
Meski begitu, Oded M Danial yang
juga Ketua Komite Kebijakan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, kita sudah
berkirim surat kepada sejumlah instansi terkait untuk memberikan keringanan
beban masyarakat yang terdampak sosial ekonomi.
Hal itu mengingat aturan terkait
penanganan kesehatan yang digulirkan pemerintah pusat cukup ketat. Sedangkan di
sisi lainnya, perekonomian warga Kota Bandung semakin terpuruk.
"Saya sudah bersurat kepada
PLN, OJK dan BPJS. Kita terus berupaya agar ada keringanan dari lembaga
terkait," ucap Oded usai menggelar rapat terbatas evaluasi PPKM Level 4
secara daring dari Pendopo Kota Bandung, Selasa, (3/8-2021).
Terdekat, Oded sudah meminta
kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna untuk mengkaji
sejumlah kelonggaran dari Organisasi Perangmat Daerah (OPD) di bawah koordinasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Di antaranya dalam rangka pembayaran sejumlah
mata pajak.
"Karena kebijakan pusat
masih tetap, dengan adanya aspirasi masyarakat, saya sudah minta Pak Sekda
membahas disinsentif pajak. Karena di satu sisi kita harus taat kebijakan pusat
tapi saya juga sangat empati kepada masyarakat," jelasnya.
Kemudian Oded sudah meminta agar
koordinasi bersama pemerintah pusat dilaksanakan lebih intensif guna
mengakselerasi pencairan beragam bantuan sosial. Mengingat kemampuan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung pun cukup terbatas.
"Dengan adanya bantuan
sosial kemarin itu merupakan bukti kami sangat konsen pada persoalan Kota
Bandung, khususnya warga miskin. Karena sekarang sudah diperpanjang lagi, ada
bantuan pusat bisa segera dicairkan. Karena kita sudah mengeluarkan bantuan
lebih dulu," terangnya.
Oded juga telah meminta agar
dilakukan kajian pemberian bansos dari APBD Kota Bandung kembali. Kendati peluangnya
cukup sulit.
Dia berharap ada anggaran yang bisa digeser, sekalipun torehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021 hingga akhir Juli masih di bawah 30 persen.
 |
| Wali kota Bandung Oded M Danial memimpin rapat terbatas evaluasi PPKM Level 4 secara daring dari Pendopo Kota Bandung, Selasa, (3/8-2021). |
"Saya sudah bilang ke Pak
Sekda untuk mengkaji refocusing lagi. Kalau memang bisa silahkan apapun demi
masyarakat. Insyaallah Kota Bandung paling duluan konsen kepada masyarakat.
Tapi memang itu harus dilaksanakan itu karena ada aturannya," imbuhnya.
Merespon arahan tersebut, Sekda
Kota Bandung, Ema Sumarna akan langsung membahas Rancangan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran (RKUPA). Sehingga bisa membidik peluang untuk menggeser
anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
"Sekarang akan kita lakukan
pembahasan RKUPA sebagai dasar RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah) di dalamnya ada peluang untuk refocusing," kata Ema.
Senada dengan Oded, terkait
minimnya PAD Kota Bandung juga kembali ditegaskan oleh Ema. Bahkan mantan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung ini memprediksi PAD di tahun 2021
akan kembali kehilangan sebesar Rp1 triliun.
"Masalahnya adalah di saat
melihat progres kinerja pendapatan Kota Bandung, kita bisa kembali berpotensi
kehilangan Rp1 triliun. Kita harus rasionalisasi target anggaran DPA di OPD.
Tapi di satu sisi kita harus fokus penanganan Covid-19 baik dimensi ekonomi
ataupun sosial," katanya. (asp/sein).
