Yunandar : Target PAD Sulit Tercapai Selama Alokasi Anggaran Sektor Ekonomi Rendah

Klik

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat R. Yunandar Eka Perwira  ( foto: humas).

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat R. Yunandar Eka Perwira mengatakan, sejak Indonesia khususnya Jawa Barat dilanda kasus pandemic covid-19, sektor ekonomi mengalami penurunan alokasi anggaran. Sehingga berdampak terhadap perolehan target sulit tercapai.

Untuk itu, Yunandar mendorong, Pemdaprov Jabar untuk dapat melakukan upaya peningkatan anggaran pada sektor ekonomi yang notabene merupakan mitra kerja Komisi II. Peningkatkan anggaran sector ekonomi ini dalam mendorong roda perekonomian masyarakat yang juga tentunya dapat mendongkrak jumlah Pendapat Asli Daerah (PAD).

“Selama alokasi anggaran sektor Ekonomi tidak ada penambahan, tentunya sangat sulit untuk tercapainya target PAD.  Hal inilah, kenapa Komisi II DPRD Jabar mendorong agar Pemprov Jabar untuk meningkatkan anggaran untuk sector perekonomian”, kata Sekretaris Komisi II DPRD Jabar R. Yunandar Eka Perwira di Gedung DPRD Jabar, Rabu (18/8/2021).

Jangan terbalik kita melihat bahwa PAD menurun maka anggaran sektor perekonomian harus diturunkan, hal itu akan menyebabkan efek yang semakin menyebabkan PAD menurun, karena ekonomi tidak terdongkrak” ujar Yunadar menambahkan.

Lebih lanjut Yunandar menyatakan, bahwa saat ini kondisi ekonomi sedang mengalami kenaikan sehingga momentum ini harus menjadi optimisme bagi sektor ekonomi Pemdaprov Jabar untuk dapat lebih baik lagi.

“Artinya PAD minimal harus di set up menjadi sebuah target yang menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. (Semisal) 6,31% pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan 2 tahun 2021 atau prediksi nasional mencapi 5% dalam satu tahun , maka seharusnya itu susah sebuah optimisme bahwa kita sudah keluar dari resesi”katanya.

Selain itu Yunandar menyebut, bahwa diperlukan suntikan insentif khususnya pada sektor-sektor yang memberikan PAD.

“Dalam hal ini kita bicara pajak daerah, pemilik kendaraan bisa membayar pajak ketika mereka sebagai pelaku usaha sebagai tenaga kerja , itu bisa mendapat penghasilan ketika dunia usaha berputar” ujarnya.

“Jadi kita harus memberikan insentif kepada dunia usaha, terkait pada program-program mitra komisi II baik pada sektor pertanian melalui bantuan kepada kelompok tani UMKM , program digitalisasi, peternak” tandasnya. (hms/sein).