BANDUNG,Faktabandungraya.com,-- DPRD
Provinsi Jawa Barat melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bersama ODP (
Organiasi Perangkat Daerah) kini tengah melakukan pembahasan Rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan pembahasan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.
H.M. Hasbullah Rahmat, SPd, M.Hum (anggota Banggar DPRD Jabar) (foto;husein).
Dalam Nota Pengantar KUA PPAS
Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Gubernur pada tanggal 16 Agustus 2021 masih mencantumkam angka
Pendapatan Daerah sebesar Rp 41,141 triliun. Setelah melalui proses pembahasan,
terjadi beberapa perubahan. Kini Pendapatan Daerah diprediksi hanya Rp.30,783
triliun, sehingga terjadi penurunan sekitar Rp.10 triliun lebih.
Anggota Badan Anggaran DPRD
Jabar, H.M Hasbullah Rahmat, Spd, M.Hum membenarkan bahwa DPRD Jabar bersama
pemprov Jabar kini tengah membahas KUA-PPAS tahun 2022.
Beberapa waktu lalu, Gubernur
Jabar telah menyerahkan Nota Pengantar KUA PPAS tahun 2022, volumenya sebesar
41, 141 triliun, namun setelah dilakukan pembahasan awal terkoreksi menjadi sebesar
Rp.30,783 triliun, sehingga
terjadi penurunan sekitar Rp.10 triliun lebih.
Walaupun volume Rancangan APBD
Jabar 2022 mengalami penurun cukup signifikan, tetapi untuk program yang bersentuhan langsung masyarakat terutama
bagi yang penerima manfaat, Fraksi PAN akan memperjuangkan jangan sampai
terkena recofusing atau dipenggal.
"Saya selaku anggota Banggar
DPRD Jabar dan juga Ketua Fraksi PAN tentunya, akan berjuang agar anggaran
untuk program Rutilahu, Kesehatan dan Subsidi Pendidikan dalam penyusunan APBD Murni
2022 tidak kena recofusing", kata Hasbullah saat dihubungi melalui telepon
selulernya, Kamis (21/10/2021).
Dikatakan, kita di DPRD Jabar
sangat memahami bahwa pandemi belum berakhir, sehingga masih membutuhkan
anggaran cukup besar untuk penanganan pandemi covid-19, disisi lain volume
RAPBD Jabar 2022 mengalami penurunan sekitar Rp.10 triliun lebih. Tentunya akan
terjadi pengurangan diseluruh program yang tersebesar di seluruh OPD. Namun,
bukan berarti seluruh program harus terkena recofusing anggaran atau
pengurangan anggaran.
Dikatakan, Fraksi PAN secara
tegas akan menolak keras jika program bedah rumah rutilahu, subsidi pendidikan
SPP bagi peserta didik/ siswa SMA/SMK Negeri maupun Swasta se Jabar. Serta,
subsidi Kesehatan terutama untuk pembelian Alat Kesehatan penanganan covid-19
dan renovasi puskesmas.
'Ketiga program tersebut, akan
Fraksi PAN pelototi dan mempertahankan dalam pembahasan dan penyusunan RAPBD Jabar
2022. agar jangan sampai terrecofusing. Karena ketiga program tersebut
berdampak langsung bagi masyarkat", kata Legislator Jabar dari daerah pemilihan
Kota depok-Kota Bekasi ini.
Dikatakan untuk program Rutilahu
(Rumah Tidak Layak Huni) sangat berdampak langsung terhadap masyarakat yag
menerima, untuk itu kita akan berjuang agar alokasi anggaran dan jumlah
masyarakat penerima tidak berkurang. Hal ini karena sudah di patri oleh
Gubernur- dan Wagub kabar , bahwa selama 5 tahun kepemimpinan duet Ridwan
Kamil- Uu Ruchanul Ulum ditetapkan dalam akan melakukan merehab sebanyak 100
ribu rumah yang tersebar di 27 kab/kota se Jabar. Yang sudah terbangun sebanyak
60 ribu rumah, sehingga sisanya 40 ribu rumah lagi.
Sisa 40 ribu lagi akan dicicil
dalam sisa akhir jabatan Gubernur Emil hingga tahun 2023 mendatang. Untuk itu,
Fraksi PAN akan menplototi anggaran untuk program Rutilahu setiap penyusunan
anggaran jangan sampai terrecofusing, ujarnya.
Kedua bantuan Subsidi SPP bagi
bagi peserta didik SMA/SMK negeri maupun swasta, jangan juga sampai juga kena
recofusing anggaran. Karena akan sangat berdampak terhadap kemajuan pendidikan
dan akan memberatkan para orang tua peserta didik. Sedangkan pendidikan Gratis
dari SD hingga SLTA merupakan janji kampanye Gubernur. Jadi, Fraksi PAN akan
mempertahankan jangan sampai kena recofusing anggaran dalam APBD Perubahan 2021
ini.
Sedangkan ketiga terkait alokasi
anggaran untuk kesehatan, yaitu untuk kebutuhan Alkes dalam penaganan
penanggulangan covid-19 dan renovasi puskesmas, juga sampai terecofusing. Ham
ini penting agar percepatan vaksinasi dan Herd Community segara terbentuk, dan
roda perekonomian juga jalan.
Jadi saya berharap alokasi untuk
program Rutilahu, Pendidik ( Subsidi SPP) dan Kesehatan ( Belanja Alkes) tidak
terkena recofusing anggaran pada saat penyusunan RAPBD Jabar 2022 ini,
harapnya.
Lebih lanjut Hasbullah yang juga
anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar ini mengatakan, Fraksi PAN akan
mendukung dilakukan recofusing anggaran bukan dari tiga program tersebut
diatas, ya ambil saja dari sektor atau program lain, seperti sektor fisik.
" Oh ya, satu lagi , program
pembangunan jalan yang memiliki konektivitas untuk memperlancar pertumbuhan
perekonomian masyarakat, itu juga kalau bisa jangan kena recofusing. Jadi tidak
semua proyek fisik itu harus terkena recofusing, ya salah satunya proyek jalan
yang menghubungkan atau konektivitas dalam memperlancar pertumbuhan
perekonomian masyarakat", tandasnya. (adikarya/husein).
