BANDUNG, Faktabandungraya.com,--
DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jabar pada pembahasan KUA-PPAS
tahun anggaran 2022 sepakat melanjutkan program Rumah Tidak Layak Huni
(rutilahu). Bahkan pada tahun 2022 mendatang akan dianggarkan sebanyak 22.000
unit untuk direnovasi agar jadi layak huni.
Rombongan Komisi IV DPRD Jabar meninjau pelaksaan rutilahu ( foto:dok istimewa)
Anggota Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Jabar H.M.Hasbullah Rachmat, SPd,M.Hum mengatakan, program Rutilahu
merupakan salah satu program yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
penerima manfaat. Untuk itu, harus tetap
berlanjut dan jangan sampai terkena recofusing anggara.
“ Saya selaku anggota Banggar,
akan mengawal dan mempoloti anggaran program Rutilahu agar pada tahun anggaran
2022 tidak terkena recofusing dan realikasi anggaran”, kata Hasbullah yang juga
Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar ini saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jum’at
(22/10/2021).
Dikatakan Fraksi PAN akan
menjalin komunikasi dengan Fraksi-fraksi lain untuk memperjuangkan agar
anggaran Rutilahu dapat ditingkatkan dari sebesar Rp.17,5 per-unit saat ini
menjadi Rp.25 juta per-unit pada tahun anggaran 2022 mendatang.
Menurut Hasbullah, bahwa usulan
sebanyak 22.000 unit dan minta anggaran perunit ditingkat menjadi Rp.25 juta
per unit sampai saat ini memang belum final.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Jabar
bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar masih melakukan pembahasan di
KUA-PPAS dan RAPBD tahun 2022.
Pada saat kita raker dengan Dinas
Perumahan dan Pemukiman (Perkim)
Jabar, pihak Dinas Perkim menyampaikan bahwa hanya 9.400 unit dengan harga
satuan perunitnya sekitar 20 jutaan. Namun, kita belum menyetuji. Jadi belum final.
“ Kita masih berjuang untuk tahun
anggaran 2022 mendang, minimal sebanyak 20.000 unit dengan kenaikan anggaran
menjadi 25 juta per unit”, ujarnya.
Lebih lanjut, Legislator Jabar
dari Dapil Jabar 8 (Kota Depok-kota Bekasi) ini mengatakan, pada tahun anggaran
2021 semula dianggarkan untuk 20.000 rumah dengan anggaran per-unitnya sebesar
17,5 juta. Namun, dalam pembahasan APBD Perubahan 2021 ditambah sebanyak 11.500
unit, sehingga menjadi 31.000 unit dengan anggaran per-unitnya tetap sebesar
17,5 juta.
Untuk Kota Depok pada tahun 2021
ini mendapatkan sebanyak 500-an masyarakat penerima manfaat program rutilahu,
sedangkan kota Bekasi sebanyak 400 unit.
Sedangkan pada tahun 2022
mendatang, diperkirakan kota depok akan mendaptkan sebanyak 480 unit dan kota
Bekasi 560 unit. Namun, saya bersama anggota DPRD Jabar dari Dapil 8 (Kota
Depok-Kota Bekasi) akan berjuang agar masyarakat penerima manfaat jumlah
ditambah, tandasnya. (adikarya/husein).
