 |
| Anggota Komisi II DPRD JAbar Hj.Yuningsih didampingi Kadiskanlut menerima FMPJ dan Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu ( foto:humas). |
Komisi II DPRD Provinsi Jawa
Barat yang diwakili oleh anggotanya, Hj. Yuningsih bersama Kepala Dinas
Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar, Ir. Hermansyah menerimanya dengan
menggelar audiensi di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.
Yuningsih mengatakan jika pembangunan
Pelabuhan Patimban ini memakan proses pengkajian dan pembangunan yang cukup
lama, sehingga masalah pasti muncul seperti kompensasi. Namun demikian pihaknya
akan menindaklanjutinya dengan merencanakan untuk meninjau langsung dengan
pihak-pihak terkait.
"Keluhan ini pernah ada, ini
terhalangi kenapa tidak mendapatkan kompensasi. Ini jelas kami juga protes.
Kami tindak lanjuti, Komisi II dan pak Kadis Diskanlut Jabar serta DPR pusat
yaitu Komisi 4 untuk melihat kesana," katanya di Ruang Komisi II DPRD
Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis, (11/11/2021).
Dari peninjauan langsung
tersebut, menurut Yuningsih, pihaknya dapat mengetahui apakah dapat diperbaiki,
karena aturan aturan mengenai Pelabuhan Patimban turun langsung dari Pemerintah
Pusat
"Jika betul ini di area tangkap
nelayan, bisakah ini diperbaiki, karena rekomendasi nya dari sana (Pemerintah
Pusat)," ujar Yuningsih.
Menanggapi soal bantuan bagi
nelayan yang turun dari pemerintah pusat namun tidak tepat sasaran, Yuningsih
menyebut, nelayan sekarang harus memenuhi syarat administrasi seperti kartu
nelayan karena itu aturan baru dari pemerintah pusat.
"Kami juga seringkali
protes, sering sekali bantuan ini yang menerima bukan nelayan, sekarang kan ada
aturan baru dari pemerintah, nelayan harus melengkapi admistrasi nya seperti
kartu nelayan," ucapnya.
Yuningsih menegaskan, Komisi II
akan membuat nota dinas untuk meninjau langsung kesana bersama pihak terkait
agar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan.
"Kita ada notulen untuk bikin nota dinas untuk berkunjung kesana untuk mengetahui betul kondisi disana," tutupnya.
 |
| Anggota Komisi II DPRD JAbar Hj.Yuningsih didampingi Kadiskanlut menerima FMPJ dan Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu ( foto:humas) |
Pada kesempatan yang sama, Kepal
Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar, Ir. Hermansyah menambahkan,
pihaknya sudah menyampaikan keluhan keluhan para nelayan di kawasan Patimban
dan Indramayu ini kepada Kantor Staf Presiden (KSP) dan diterima langsung oleh
Kepala KSP, Muldoko.
"Terkait dampak tadi, kami
sudah rapat dengan KSP terkait nelayan Subang dan Indramayu yang terdampak dari
Pembangunan Patimban. Jadi aspirasi hari ini sudah kami sampaikan ke KSP ke Pak
Muldoko," tambah Hermansyah.
Bahkan menurutnya, mengenai kompensasi
yang tak kunjung turun dan dikeluhkan teman nelayan juga sudah disampaikan dua
kali pada bulan Oktober lalu.
"Terkait kompensasi juga
kami sampaikan, sudah kami sampaikan semuanya dua kali pada Oktober lalu. Jadi
suara temen temen sudah ada di pusat," ucapnya.
"Jadi mudah mudahan sudah
ada rapat itu dapat diperhatikan di pusat," tutup Hermansyah.
Diketahui, Forum Masyarakat
Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu ini mengeluhkan
tidak kunjung turun nya dana kompensasi dari pemerintah pusat terkait
pembangunan Pelabuhan Patimban, selain itu mereka juga mengeluhkan area tangkap
ikan yang tidak boleh dilintasi dan diambil ikannya oleh nelayan setempat, yang
mana area tangkap tersebut merupakan area subur serta banyak ikan dan itu
mempengaruhi sekali bagi pendapatan nelayan. (hms/sein).
