anggota DPRD Jabar Ahmad Hidayat, S.ikom terima aspirasi kartu Tani dari masyarakat Kabupaten Bandung ( foto:isttimewa)
Kab BANDUNG, Faktabandungraya,--
Sebagian masyarakat Kabupaten Bandung berpropesi sebagai petani, untuk itu,
mereka minta diadakan Kartu Tani, agar mudah mendapatkan akses untuk membeli
pupuk subsidi.
Aspirasi masyarakat petani ini
disampaikan kepada Anggota DPRD Jabar
Ahmad Hidayat.S.I.Kom saat menggelar kegiatan Reses I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung DOM
komplek Baranang Siang Indah , Desa Gunung Leutik , Ciparay, Kabupaten Bandung,
Kamis, (02/12/2021).
Ahmad Hidayat mengatakan, banyak
masyarakat kabupaten bandung yang bertani maka banyak yang memberikan
aspirasinya terkait dengan kartu tani yang bisa memberikan akses untuk
mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah , namun di jawa barat dari total
1,2 juta petani yang ada , baru 488 ribu petani yang terdaftar, sehingga para
petani meminta untuk dibantu, selain itu , masalah kerusakan lahan dan
pembangunan infrastruktur jalan.
"Pertama, karena banyak
masyarakat kabupaten bandung mayoritas sebagai petani maka banyak keluhan untuk
dapat kartu tani, padahal kartu tani itu diperlukan untuk mengakses pupuk
bersubsidi , jadi dari 1,2 juta petani di jawa barat baru 488 ribu petani yang
sudah terdaftar.
“Saya yang kebetulan di komisi II
khusus bidang pertanian targetnya bisa ada pemerataan untuk dapat kartu tani,
lalu ada juga aspirasi terkait dengan kerusakan lahan , pembangunan
infrastruktur jalan " Ujar politisi Partai Golkar ini.Masyarakat petani Kabupaten Bandung mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Jabar
Ahmad Hidayat dari Fraksi Golkar (foto:istimewa).
Ahmad Hidayat juga menambahkan,
nantinya aspirasi masyarakat akan dilaporkan dalam rapat paripurna dan akan
kita perjuangkan juga dalam badan anggaran semoga bisa masuk secepat-cepatnya
dalam APBD Perubahan tahun 2022 mendatang.
"Setelah reses ini kita
diwajibkan mengumpulkan laporan reses untuk disampaikan di rapat paripurna DPRD
Jabar, kebetulan saya juga di badan anggaran sehingga diharapkan apa yang telah
disampaikan masyarakat bisa kita perjuangkan dan masuk secepat-cepatnya di APBD
Perubahan tahun 2022 ", tandasnya. (hms/sein).
