Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, H. Sugianto nangolah, SH,MH (foto:istimewa).
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Selama
pandemi Covid-19, Pendapatan Asli Daerah (PAD)turun cukup segnifikan, bahkan di
tahun 2021 ini turn sekitar Rp.5 triliun. Untuk itu, guna mendongkrak PAD,
Komisi III DPRD Jabar minta kepada pemerintah provinsi Jabar agar dilakukan
digitalisasi pemanfaatan asset P3D.
Menurut Wakil Ketua Komisi III
DPRD Jabar H.Sugianto Nangolah, SH, MH, masih cukup banyak aset Jabar yang dibelum
dimanfaatkan secara maksimal oleh
Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D). Untuk itu, Komisi III mendorong
digitalisasi pemanfaatan Astp P3D demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
P3D provinsi Jabar ada 34 kantor
yang tersebar di 27 kabupaten/kota, kantor-kantor P3D tersebut memiliki peran
sangat penting dan strategis dalam mendongkrak dan meningkatkan PAD Jabar. Namun, sangat disayangkan dalam pengelolaan
dan pemanfaatan Aset P3D tidak dilakukan secara maksimal.
Untuk mendorong agar pemanfaatan
aset P3D dapat lebih maksimal dalam mendongkrak PAD, Komisi III DPRD Jabar
mendorong pemanfaatan aset P3D dilakukan secara digital, kata Sugianto nagolah
saat ditemui di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD jabar, Jum'at (10/12/2021).
Dikatakan hasil monitoring dan
pengawasan Komisi III DPRD jabar ke seluruh kantor P3D Jabar, ternyata menurut
keterangan pihak kantor P3D, bahwa mereka mengalami kendala dalam menertibkan
Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Hal ini dikarena masyarakat
terdampak pandemi covid-19.
Terkait apa yang disampaikan
pihak kantor P3D Jabar tersebut, maka harus dicari solusinya agar masyarakat
dapat membayar pajak tepat waktu dan sesuai kewajibannya.
"Kantor P3D selalu terjebak
dengan permasalahan kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU),disitu kita
harus bisa mencari permasalahanya dimana dan P3D harus bisa mencari solusi yang
baik agar masyarakat mau membayar pajak tersebut," ujar politisi Demokrat
Jabar ini.
Menurutnya, program digitalisasi
dalam hal pembayaran pajak menjadi hal yang tepat untuk dikembangkan, karena
dengan adanya digitalisasi tersebut, itu membuat masyarakat mudah untuk
membayar pajak.
Rapat kerja Komisi III DPRD Jabar
dengan mitra dari kantor P3D jabar di KBB ( foto:humas).
"Program digitalisasi dalam
pengelolaan hal pajak kendaraan bermotor perlu diperhatikan dan dikembangkan
karena digitalisasi akan membuat program pembayaran pajak menjadi lebih
gampang," lanjutnya.
Sugianto berharap, Kantor P3D di
Jawa Barat dapat mengoptimalkan program digitalisasi terutama dalam hal
pembayaran pajak, dengan begitu sedikit demi sedikit permasalahan yang ada
dapat terselesaikan dan juga PAD Jawa Barat dapat meningkat.
"Harapan kami, semoga kantor
P3D bisa membuat program digitalisasi yang maksimal sehingga permasalahan di
kantor P3D bisa terselesaikan, dan pendapatan bisa menjadi lebih baik sehingga
PAD jawa Barat bisa meningkat," pungkasnya. (adikarya/husein).
