Ade Ginanjar wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi Golkar (foto:humas). |
Sebelumnya, masyarakat di
Kecamatan Leles menyampaikan aspirasi terkait persoalan banjir yang terus terjadi
di wilayah terutama saat musim penghujan tiba.
Aspirasi tersebut disampaikan
saat Ade Ginanjar melaksanakan reses Reses 1 tahun sidang 2021-2022 di Desa
Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut, Kamis (2/12/2021).
"Reses tadi banyak yang
menyampaikan usulan khususnya pengendalian banjir yang dimana diwilayah itu
sering terjadi banjir ketika musim hujan khususnya di wilayah jalan posopati
sampai dengan Leles Leuwigoong," katanya.
Ade mengatakan persoalan banjir
tersebut menjadi pekerjaan rumah baginya, sebagai legislator Daerah Pemilihan
Kabupaten Garut. Selain itu, Ade pun akan menindaklanjuti dan berkodinasi
dengan Dinas PUPR provinsi untuk segera mengatasinya. Pasalnya, kata Ade
wilayah yang sering terjadi banjir tersebut berada dalam koridor pemerintah
provinsi Jawa Barat.
"Ini PR buat saya karena ini
bukan aset tingkat Kabupaten atau Desa tetapi aset tingkat provinsi. proses
usulan penganganan banjir kecamatan Leles ini sudah menjadi catatan dari komisi
IV," tandasnya.
Ade berharap persoalan tersebut
segera diselesaikan secepat mungkin, meskipun DPRD Jabar sudah menganggarkan
dalam anggaran tahun 2022 mendatang. Namun masyarakat menyampaikan segera
mungkin karena kondisi sekarang sering mengalami kebanjiran.
"Saya akan menyampaikan ke Dinas PUPR bagaimana merealisasikan untuk penanggulangan bajir untuk saat ini terlebih dahulu," ujarnya.
Dalam kegitan resesnya, Ade
Ginanjar juga menyampaikan perihal BANKUEDES (Bantuan Keuangan Desa) dimana
program ini dimaksudkan untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat. Artinya bantuan yang diberikan bukan merupakan satu-satunya sumber
anggaran melainkan sebagai stimulus dalam rangka pemberdayaan masyarakat
melalui swakelola.
Ade Ginanjar melaksanakan reses di kecamatn Leles Kab Garut (foto:humas). |
Ia juga menambahkan, ada beberapa
kendala dalam pengimputan SIPD yaitu masih tersapat desa di garut yang tidak
memahami mengenai proses penggunaaan SIPD karena di provinsi penggunaan sipd
ini baru diberlakukan tahun ini untuk itu Pemerintah Provinsi harus gencar
melakukan sosialisasi SIPD ini, ke seluruh Kabupaten Kota di Jabar, tandasnya.
(hms/sein).