JAKARTA, faktabandungraya.com,- Proses pemilihan Wakil Gubernur Papua pengganti antar waktu (PAW) saat ini terus berlarut-Iarut dan tidak ada kepastian. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan di Tanah Papua.
Seperti dikabarkan, Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinai meninggal dunia beberapa waktu lalu. Maka, PAW diperlukan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Sejumlah elemen masyarakat kemudian merespon soal ini.
Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Max Abner Ferdinan Ohee, SP meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa ikut membantu menyelesaikannya.
Dikatakan Max, pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua sangat dibutuhkan saat ini, untuk membantu tugas-tugas Gubernur Papua yang saat ini dalam kondisi kesehatan yang belum fit.
"Masyarakat Papua sudah lama menunggu bagaimana proses dari pemilihan Wagub Papua Ini. Berbagai asumsi dan prasangka muncul. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus bisa Ikut membantu menyelesaikan proses ini secepatnya, agar pemerintahan di Provinsi Papua dapat berjalan secara baik untuk membangun Papua dan mensejahterakan masyarakat Papua,"ucapnya, Sabtu(22/1/2022).
Max menegaskan, pihaknya khawatir jika Presiden RI, Menko Polhukam atau Mendagri tidak segera turun tangan dalam menyelesaikan proses pemilihan Wagub Papua PAW ini, dapat menjadi kondisi yang buruk bagi pembangunan demokrasi di Papua.
"Bisa-bisa sampai habis masa jabatan Gubernur Papua, tidak akan ada Wagub Papua yang menggantikan Alm Klemen Tinai. Jika hal ini terjadi, itu adalah suatu kondisi yang buruk bagi pembangunan demokrasi dan penegakan Undang-Undang di tanah Papua,"tegas dia.
Senada dengan Ketua BMP, Ketua Paguyuban Pasundan di Papua, M Iryanto Pawika mengungkapkan alasan mengapa dia dan 11 ribuan warga di Papua meminta segera ada pengukuhan wagub yang baru.
Pertama, sejumlah rekomendasi terkait nama calon Wakil Gubernur Provinsi Papua melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sudah keluar. Termasuk dari Gubernur Papua dan parpol pendukung.
"Kedua, pentingnya pergantian tersebut demi lancarnya pemerintahan di provinsi tersebut. Sebab, diketahui bersama, kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe belum membaik. Jadi terjadi kevakuman pelayanan publik. Itulah alasan utamanya," ujar Iryanto.
"Semakin cepat pergantian terwujud, maka stabilitas politik di Papua pulih kembali dan proses pembangunan di sana lancar. Demi rakyat Papua," ujar Iryanto.
Sementara itu Gubernur Papua Lukas Enembe sudah melayang surat kepada Presiden RI Jokowi, mengenai pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua.
Surat yang ditandatangani Lukas Enembe nomor ,122/1567/SET 16 Desember 2021 itu menyebutkan hasil rapat Paripurna yang di gelar DPR Papua, dimana tujuh partai politik sepakat dan setuju mengajukan dua nama calon Wakil Gubernur Papua pengganti yakni Kenius Kogoya dan Yunus Wonda.
