anggota Pansus VIII DPRD Jabar, H. Syamsul Bachri, SH, MBA dari FPDIP (foto:istimewa).
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- DPRD
Jawa Barat akan mendukung langkah pemerintah provinsi Jawa Barat dalam
mengembangkan usaha bisnis yang dimiliki oleh BUMD milik Provinsi Jabar untuk
dapat menghasilkan pendapatan daerah.
Anggota Pansus VIII DPRD Jabar,
H.Syamsul Bachri, SH, MBA dalam mengembangkan bisnis usaha BUMD harus
benar-banar dikaji dan diperhitungkan untung ruginya.
“DPRD Jabar akan mendukung
kegiatan pengembangan usaha BUMD Milik Pemprov Jabar, namun harus berhat-hati, terutama
dalam melakukan pengembangan / ekspansi bisnis Migas Hulu Jabar (MUJ). Apalagi
ketika usahanya belum jelas”.
Demikian dikatakan Syamsul
Bachriketika diminta tanggapnnya terkait wacana Pemprov Jabar untuk melakukan
ekspansi bisnis BUMD PT.MUJ, Sabtu (22/01/2022).
Politisi PDIP Jabar ini
mengatakan, dua minggu yang lalu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan
pengantar rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan kedua atas
Perda Provinsi Jabar nomor 14 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik
Daerah bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha hulu.
Menindak lanjuti usulan Raperda
Gubernur Jabar tersebut, maka dibentuklah Pansus VIII DPRD Jabar yang ditugasi
untuk menggodok dan menyusun Raperda BUMD PT.MUJ, ujarnya.
Dikatakan, sebenarnya BUMD MUJ
sudah berjalan cukup baik dan telah memberikan deviden bagi PAD Jabar. Namun,
kerena akan dikembangkan ke lingkup usaha hulu (ekspansi), maka diperlukan
payung hokum yaitu Perda.
Untuk itu, dalam menyusun
Raperdanya, Pansus VIII DPRD Jabar, kita banyak mencari masukan dan informasi,
baik ke kab/kota di Jabar, study banding ke provinsi lain maupun berkonsultasi
ke Kementerian terkait.
Lebih lanjut Legislator Jabar
dari Dapil Jabar XII (Cirebon-Indramayu) ini mengatakan, mengatakan, kenapa
DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar agar berhati-hati dalam mengembangkan usaha
bisnis BUMD ?.
Intinya, kita tidak ingin dan
jangan sampai BUMD yang sudah bagus, struktur perusahaan sudah bagus dan juga
sudah mampu memberikan deviden kepada pendapatan daerah malah menjadi carut
marut ketika ada perubahan ekspansi usaha," tandas Syamsul yang juga
anggota Komisi II DPRD Jabar ini. (adikarya/husein).
