 |
| Plt wali Kota Bandung Yana Mulyana saat menerima jajaran Bawaslu Kota Bandung (foto:humas). |
Ketua Bawaslu Kota Bandung, Zaky
Muhammad Zam Zam menyampaikan beberapa langkah untuk 'memanaskan mesin' politik
di Kota Bandung. Salah satunya dengan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
(SKPP), bahkan Bawaslu sudah menyiapkan strategi untuk menyambut tahun politik.
Hal ini diungkapkan Zaky Muhammad
Zam Zam saat jajaran Bawaslu kota Bandung melakukan silahturahmi dengan
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, yang diterima langsung Plt Wali Kota Bandung
Yana Mulyana, Rabu, (12/01/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Plt.
Walikota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, akan memberikan dukungan penuh demi
terwujudnya pemilu berintegritas dan berkualitas di Kota Bandung.
"Perlu ada kerja sama dengan
pihak KPU juga agar tingkat partisipasi lebih baik, sehingga tidak terjadi
pelanggaran dari para peserta pemilu dan pilkada. Masyarakat juga perlu
pendidikan politik yang baik untuk kita bisa sama-sama mewujudkan hal
tersebut," ujar Yana.
Sebagai informasi tambahan, pada
tahun 2019, Kota Bandung mencapai 86,45 persen. Angka tersebut naik 9 persen
jika dibandingkan dengan pemilu pada 2014 lalu yang mencapai 77,76 persen.
"Tiap tahun program ini
sudah ada. Tapi, memang sejak pandemi, kita membatasi pertemuan dengan
daring/online. Kita menjaring masyarakat khususnya kaum milenial dengan batas
usia maksimal 30 tahun," jelas Zaky.
Selama SKPP berlangsung, para
peserta akan dibekali dengan pelatihan keilmuan demokrasi, khususnya terkait
dengan kepemiluan dan kepengawasan pemilu.
Hasil dari SKPP ini, Zaky mengatakan, bukan hanya mengenai seberapa meningkatnya partisipasi warga Bandung dalam perhelatan pemilu mendatang.
 |
| Suasana silaturahmi Plt Wali kota Bandung dengan jajaran Bawaslu Kota Bandung (foto:humas). |
Namun juga, diharapkan mampu
meningkatkan kepedulian masyarakat Bandung untuk ikut mengambil peran dalam
mengawasi proses politik yang berlangsung.
"Misalnya, dari tahap
kampanye. Bagaimana masyarakat bisa sadar dengan politik uang yang sampai hari
ini masih membudaya. Lalu juga hate speech, apalagi dengan perkembangan
informasi digital," ujar Zaky.
"Juga penyebaran berita
hoax. Semua itu masuk pada jenis pelanggaran pemilu. Kepedulian akan seluruh
proses ini yang kita harapkan sebetulnya," imbuh Zaky
Selain SKPP, Zaky menyebutkan,
Bawaslu juga melakukan optimalisasi melalui media sosial yang memuat edukasi
politik. Tak hanya dalam jaringan (daring), edukasi politik juga dilakukan
secara tatap muka bertemu masyarakat langsung.
"Meski memang terbatas
karena covid, tapi kita tetap menyasar dari berbagai kalangan. Seperti melalui
forum RW, kelompok ibu-ibu pengajian, dan organisasi kepemudaan," ucap Zaky.
Sampai saat ini belum ada
keputusan resmi mengenai kapan pemilu 2024 akan berlangsung. Namun, Zaky
mengatakan, jika pemilu dilaksanakan pada Februari 2024, maka Juli 2022 Bawaslu
akan mempersiapkan tahap awal sosialisasi.
Sampai saat ini, sudah lebih dari
500 kader yang tergabung dalam SKPP. Tentu proses panjang ini membutuhkan
dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Kota Bandung.(din/sein).
