 |
| Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan saat mengecek fasilitas Gedung Sekolah Baru (foto:humpro) |
DPRD Kota Bandung mendukung Pemkot
dalam memenuhi kebutuhan layanan wajib
dasar dengan menambah sekolah baru. Namun karena keterbatasan anggaran akibat terdampak
pandemi Covid-19.Maka dari 18 Sekolah rintisan
atau filial yang sudah direncanakan oleh Pemkot Bandung melalui DInas
Pendidikan, hingga kini baru bisa terealisasi empat sekolah.
“Alhamdulillah, keempat SMP Negeri rintisan/
filial kini sudah memiliki gedung sendiri, yaitu SMPN 59, SMPN 61, SMPN 65, dan SMPN 66
Bandung”, kata Tedy Rusmawan saat menghadiri
peresmian empat gedung sekolah baru ,di Jalan Riung Bakti, Kelurahan Cisaranten
Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jumat (4/2/2022).
Dalam kesempatan tersebut, hadir
pula Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, S.Pd., Plt. Wali Kota
Bandung, Yana Mulyana, dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Dikatakan, meskipun gedungnya belum sepenuhnya selesai dibangun,
namun sudah dapat dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Dalam memenuhi kebutuhan
layanan wajib dasar, menurut Tedy, dibutuhkan energi yang besar
untuk dapat mewujudkan harapan secara bertahap, dan apa yang telah menjadi
program dalam RPJMD Pemerintah Kota Bandung.
Di samping itu, Tedy pun menjelaskan
bahwa komposisi pengalokasian anggaran untuk pemenuhan layanan di sektor
pendidikan dan kesehatan APBD Kota Bandung 2022 mengalami peningkatan hampir 50
persen.
Oleh karena itu, ia meminta dengan
adanya peningkatan ketersediaan anggaran dapat berbanding lurus dengan
peningkatan mutu kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat di Kota Bandung.
"Jadi ketersediaan anggaran
yang meningkat ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk menujang kualitas
pendidikan. Karena boleh jadi pengalokasian anggaran ini tidak terjadi di
daerah kabupaten/kota lainnya. Sehingga hal ini sangat luar biasa demi
terwujudnya pemenuhan layanan wajib dasar masyarakat Kota Bandung,"
ucapnya.
Tedy pun berpesan, dengan telah
hadirnya empat sekolah rintisan saat ini, Dinas Pendidikan dan satuan
pendidikan tersebut, untuk lebih memperhatikan dan memfasilitasi masyarakat di
sekitarnya.
Sebab, berdasarkan kebijakan dari
Kemendikbudristek, bahwa zonasi masih menjadi fokus utama dalam upaya
pemerataan pendidikan.
"Dengan anggaran pendidikan
yang sudah sangat luar biasa, maka dimohon warga yang berada di kecamatan
tempat sekolah-sekolah ini berdiri, harus bisa diakomodir kebutuhan
pendidikannya. Sehingga tidak ada lagi warga Kota Bandung yang mengeluhkan terkait
nasib pendidikan anaknya, setiap kali musim PPDB tiba," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas
Pendidikan Kota Bandung, Hikmat Ginanjar menjelaskan, pembangunan sekolah
filial ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi
wilayah-wilayah yang blank spot atau tidak terjangkau oleh sekolah negeri.
Dari hasil analisa pada kajian tahun
2019, diketahui bahwa terdapat 18 titik blank spot sekolah di Kota Bandung.
"Maka dari itu, alhamdulillah
sejak tahun 2019 lalu, Pemerintah Kota Bandung telah membuka 18 sekolah filial,
sebagai jawaban pemerintah untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat, sesuai
amanat UUD 1945, bahwa pemenuhan pendidikan adalah layanan wajib dasar yang
harus diperhatikan," ujarnya.
Menurut Hikmat, hingga tahun 2021
pembangunan empat dari 18 sekolah filial telah terealisasi meliputi, SMPN 59
Bandung yang berlokasi di Jalan Cicabe, kemudian SMPN 61 Bandung di Jalan
Cimuncang, SMPN 65 Bandung, di Jalan Batu Raden, dan SMPN 66 Bandung , di Jalan
Riung Wargi.
Selanjutnya, rencana pembangunan
unit sekolah filial baru lainnya akan juga segera dilakukan pada tahun 2022 di
antaranya, SMPN 64 Kota Bandung di Jalan Cibogo, Pasteur, menggantikan SD
Negeri Sukasari, kemudian, SMPN 72 Bandung di Jalan Terusan Panyileukan.
"Dengan hadirnya sekolah-sekolah
filial tersebut, dapat menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya yang berada di
wilayah blank spot, untuk tetap mendapatkan kualitas pendidikan dan mutu
pembelajaran sebagaimana amanat UUD 1945," katanya. (humpro/sein).
