Ketua Bapemperda sekaligus anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Ir. H. Agus Gunawan meminta pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung mengotimalkan pengelolaan Parkir (foto:humpro). |
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Ketua Bapemperda sekaligus anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Ir. H. Agus Gunawan meminta pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung agar pengelolaan parkir Kota Bandung dikelola secara optimal, agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung.
Potensi Perparkiran di Kota Bandung sangat besar untuk dapat meningkatkan PAD, tetapi dalam pengelolaannya belum optimal, untuk itu kita Minta Dishub segera benahi.
Hal ini dikatakan Agus
Gunawan saat menjadi pembicara
tamu dalam talk show bersama Dinas
Perhubungan Kota Bandung, di program Radio Parlemen, Radio El Shinta Bandung
89.3 FM dengan tema "Menyoroti Pengelolaan Parkir di Kota Bandung,"
Kamis (10/02/2022).
Dikatakan Agus, kota Bandung menjadi
salah satu daerah yang paling diminati wisatawan dari luar daerah termasuk
mancanegara, khususnya setiap weekend. Dengan asumsi banyaknya kendaraan
bermotor yang dibawa para wisatawan, maka kondisi harus mampu dimanfaatkan
menjadi sektor pendapatan yang dapat menyumbang PAD bagi Kota Bandung,"
ujarnya.
Agus pun menilai bahwa tidak
optimalnya pengelolaan parkir di Kota Bandung turut berdampak pada tidak
tercapainya target pendapatan retribusi
pelayanan parkir di UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tahun 2021.
Dari target sebesar Rp25,3 miliar,
yang mampu terealisasi hanya Rp6 miliar atau 23,95 persen. Kondisi ini pun,
menurutnya diakibatkan oleh terjadinya loss potensi atau kebocoran pendapatan
yang cukup besar, di mana seharusnya potensi tersebut mampu menjadi penghasil
dan masuk ke pendapatan asli daerah.
Maka, ia pun mendorong agar evaluasi
terkait optimalisasi retribusi pelayanan parkir segera dilakukan, guna
mengurangi bahkan mencegah terjadinya kebocoran potensi pendapatan dari sektor
pelayanan parkir, yang salah satunya diakibatkan oleh maraknya aktivitas juru
parkir liar.
"Keberadaan juru parkir liar
ini memang menjadi salah satu penyebab terjadinya kebocoran potensi pendapatan
dari retribusi pelayanan parkir, maka diperlukan kerja keras yang lebih dari
Dinas Perhubungan untuk dapat melakukan pembinaan dan optimalisasi fungsi
pengawasan, agar pelayanan parkir di Kota Bandung menjadi prima," ucapnya.
Apalagi, dengan kemajuan teknologi
informasi saat ini, maka Agus meminta Dinas Perhubungan melakukan inovasi dan
kreasi sebagai salah satu upaya
peningkatan pelayanan parkir, sekaligus mengatasi persoalan kurangnya
jumlah SDM pengawasan di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Agus pun
menyoroti terkait fungsi dan keberadaan mesin parkir yang belum termanfaatkan
secara optimal, akibat kurang tersosialisasikan kepada masyarakat.
"Kurang optimalnya keberadaan
dan fungsi mesin parkir ini dikarenakan kurang optimalnya upaya sosialisasi
yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Bahkan, jangankan masyarakat, saya pun
tidak mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin parkir ini," ujarnya.
Padahal, kata Agus semangat hadirnya
mesin parkir ini adalah mengatasi kebocoran pendapatan dari retribusi pelayanan
parkir di Kota Bandung.
Oleh karena itu, ia pun berharap
agar optimalisasi pelayanan dan sosialisasi dari setiap program kegiatan Dinas
Perhubungan Kota Bandung kepada masyarakat, agar lebih masif dilakukan.
"Bila hal ini dilakukan dengan
benar dan lebih masif, maka selain akan menimbulkan pemahaman dan kesadaran
masyarakat, tapi juga akan membantu optimalisasi capaian pendapatan yang
menjadi target untuk pendapatan asli daerah dari Dinas Perhubungan Kota
Bandung," katanya.* (humpro/sein).