Sebanyak 5 Ranperda Masuk Skala Prioritas Siap Dibahas DPRD Jabar Pada Semester Pertama 2022

Klik

Anggota Bapemperda DPRD Jabar, H. Syamsul Bachri, SH. MBA dari Fraksi PDIP (foto:humas).

Kab. BANDUNG, Realitapublik.com,-- Anggota Bapemperda H. Syamsul Bachri, SH,MBA mengatakan, pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat telah melakukan rapat kerja dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan Pembahasan 5 Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Semester Pertama.

Dalam rapat kerja dengan Biro Hukum Pemprov Jabar, Bapemperda membahas  rancangan perda (Ranperda) yang diusulkan oleh pihak Pemprov Jabar ke DPRD Jabar beberapa waktu lalu.

Ada 9 Ranperda yang disampaikan ke DPRD Jabar, namun setelah dibahas dan dikaji oleh Bapemperda DPRD Jabar, ternyata dari 9 Ranperda yang diusulkan , semua akan dibahas 6 Ranperda. Namun, satu Ranperda yang ternyata belum siap yaitu Ranperda upaya kesehatan dan dinas kesehatan.

“Nah, jadi pada Semester Pertama tahun 2022  ini, Bapemperda akan menindak lanjuti hanya 5 Ranperda yang masuk dalam prioritas Program  Bapemperda.  Namun, sebelum dibahas lebih lanjut oleh DPRD Jabar melalui Panitia Khusus  (Pansus), tentunya kita perlu kaji lebih dalam dulu, bahwa ke lima Ranperda tersebut memang perlu segera diprioritas untuk dibahas menjadi Perda.

Hal ini dikatakan Syamsul Bachri saat dimintai tanggapannya  terkait hasil raker dengan Biro hokum Pemprov Jabar atas usulan Ranperda., Kamis (10/02/2022).

Adapun ke lima Ranperda yang dibahas lebih lanjut oleh DPRD Jabar terdiri dari : Ranperda Perlindungan Perempuan, Ranperda Tenaga Kesehatan, Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat, Ranperda Sistem Kesejahteraan Lanjut Usia dan Ranperda Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehari sebelumnya, pada Rabu (9 Februari 2022),  Pimpinan dan Anggota Bapemperda yang dipimpinan langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, Achdar Sudrajat mengatakan, melakukan rapat kerja dengan biro hukum pemerintah Provinsi Jajabar .

Rapat Kerja Bapemperda DPRD Jabar dengan Biro hukum Pemprov Jabar
 terkait usulan  9 Ranperda (foto:hms). 

Raker tersebut  untuk membahas program pembentukan peraturan daerah tahun 2022, dari 13 usulan ranperda dan setelah diseleksi hanya 9 ranperda yang memenuhi semua persyaratannya yang akan digodok pada tahun ini.

Ketua Bapemperda Achdar  mengatakan, bahwa  dari 9 Ranperda yang disampaikan oleh pihak eksekutif ke DPRD Jabar, sudah dilakukan pengkajian dan dibagi menjadi dua kategori, mana yang segera atau prioritas untuk digodo pada Semester Pertama dan mana masuk semester kedua tahun 2022 ni.

Achdar menambahkan, untuk semester pertama ini, ada 6 ranperda yang seharusnya di bahas, namun 1 ranperda yang belum siap, yaitu ranperda upaya kesehatan dan dinas kesehatan, maka total ada 5 ranperda yang sudah pasti masuk dalam propemperda semester pertama tahun 2022.

"Dari hasil rapat ini ternyata Bapeperda baru mendapatkan kepastian, bahwa Ranperda upaya kesehatan dari dinas kesehatan ini belum siap untuk dibahas, maka kita akhirnya memutuskan bahwa hanya 5 ranperda yang sudah pasti akan dibahas dalam propemperda semester pertama tahun 2022," tandasnya. (adikarya/ husein).