 |
| Anggota Komisi II DPRD Jabar, H.Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDIP (foto:ist) |
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Komisi II DPRD Jawa Barat cukup prihatin dengan kondisi krisis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Provinsi Jawa Barat yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini.
Krisis sumber daya manusia (SDM) di
bidang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) karena ASN yang bertugas sebagai PPL
sudah banyak pensiun. Dan sudah beberapa
tahun ini tidak ada penambahan PPL baik dari kalangan ASN maupun Non ASN.
Anggota Komisi II DPRD Jabar H.
Syamsul BAchri, SH, MBA membenarkan bahwa sudah beberapa tahun ini di Jabar
sudah terjadi SDM PPL. Hal ini karena sudah cukup banyak ASN yang ditugasi
sebagai PPL pensiun .
“Komisi II DPRD Jabar, sudah beberapa kali minta kepada Gubernur
Jabar melalui Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan dalam rapat kerja , untuk segera mencari ASN atau Non ASN
untuk mengatasi krisis dan mengisi SDM
PPL”, ujar Symasul saat minta tanggapannya terkait krisis SDM PPL .
Krisis PPL iniharus segera diatasi karena posisi PPL sangat strategis sebagai ujung tombak dan mitra bagi petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dalam memenuhi ketahanan pangan.
Politisi PDIP Jabar dari Dapil Jabar XII (Kab/kota
Cirebon-Kab Indramayu) ini menambahkan, krisis
SDM bidang PPL sangat berdampak terhadap hasil pertanian. Karena petugas PPL selain sebagai ujung
tombak juga merupakan sebagai agen perubahan dibidang pertanian.
PPL dari ASN sudah banyak pension, sedangkan minat masyarakat untuk
menjadi PPL Tenaga Harian Lepas, juga kurang terutama dari kalangan generasi
milenial.
‘Krisis personil PPL ini harus
dicarikan jalan keluarnya, karena akan berdampak terhadap hasil produksi
pertanian. Padahal Provinsi Jabar
merupakan penyumbang ketahanan pangan
nasional”, ujarnya.
Dikatakan, lahan pertanian di
provinsi Jabar masih cukup luas yang
tersebar di 5.312 desa di Jabar, Namun
berhubung jumlah personil PPL semakin berkurang, akhirnya terpaksa satu orang
PPL harus menangani atau megang 3 sampai 4 desa.
“ Idealnya satu petugas PPL agar lebih optimalnya satu desa satu
orang”, kata Politisi PDIP Jabar ini.
Saat ditanya, kenapa hingga kini
belum ada penambahan PPL dari ASN ?...
kita di Komisi II DPRD Jabar sudah meminta pemprov Jabar melalui dinas
terkait mitra Komisi II, namun, hingga kini kita belum tahu apa yang jadi permasalahan,
sehingga hingga kini belum ada penambahan PPL.
Mungkin karena persyaratan atau
karena lain yang kita tidak ketahui, ujar wakil rakyat dari Kabupaten Indramayu
ini.
Para tenaga PPL itu, memiliki
keilmuan bidang pertanian dan penyuluhan
untuk membina dan melatih para petani
agar produksi hasil pertanian meningkat.
Bahkan, para petani juga dilatih dan dibina untuk dapat mengolah
hasilnya menjadi berbagai produksi pertanian yang memiliki nilai jual, sehingga
tarap hidup petani dapat meningkat.
Lebih lanjut legislator Jabar ini
mengatakan, bahwa di Provinsi Jawa Barat ini
ada 3 kelompok Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL), pertama PPL yang
PNS, kedua PPL yang PHL (Pekerja Harian
Lepas) juga terbagi dua, ada yang di
gaji Pemerintah Provinsi dan yang digaji
oleh pemerintah pusat.
Untuk itu Komisi II sudah meningatkan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jabar
sebagai leading sector harus bisa memikirkan, mencari celah aturan agar
kita bisa menambah tenaga PPL baik dari kalangan ASN maupun NonASN tandasnya.
(Adip/husein).
