 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., menjadi narasumber talk show Obrolan Plus Solusi (OPSi) PRFm bertajuk "Problematika Sektor Pendidikan di Kota Bandung," di Kantor PRFm, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung (foto:humpro). |
Lebih jauh, ia meminta kepada Plt.
Wali Kota Bandung melalui dinas terkait untuk melakukan kajian dan analisa
terkait kualitas sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung.
Hal tersebut ia sampaikan pada talk
show Obrolan Plus Solusi (OPSi) PRFm bertajuk "Problematika Sektor
Pendidikan di Kota Bandung," di Kantor PRFm, Jalan Asia Afrika, Kota
Bandung, Sabtu (9/4/2022).
"Jadi tidak ada sekolah yang
favorit, karena sekolah-sekolah di Kota Bandung, semua berkualitas,"
katanya.
Menurut Achmad, dinamika sektor
pendidikan yang terjadi di Kota Bandung masih terjadi seputar proses Penerima
Peserta Didik Baru (PPDB).
Sering adanya berbagai upaya yang
tidak sesuai, dalam rangka bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota
Bandung melalui Dinas Pendidikan diharapkan dapat melakukan pemerataan infrastruktur
dan kualitas pendidikan. Terlebih dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam
proses PPDB.
"Jadi infrastrukturnya harus
siap dan kualitas pendidikannya merata, karena masih ada wilayah yang blank
spot," ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti terkait
kewenangan pemerintah daerah yang hanya dibatasi pada jenjang SD dan SMP,
sementara SMA dan SMK berada di kewenangan pemerintah provinsi.
Melihat hal tersebut, pemerintah
provinsi dinilai akan kesulitan dalam mengawasi dan memonitor SMA maupun SMK di
Jawa Barat, yang jumlah mencapai ratusan bahkan ribuan.
"Seharusnya ini kewenangan
pemerintah daerah, yang lebih dekat, sehingga pengawasan dan monitoring dapat berjalan
dengan baik," ujarnya. (Rio/red).
