DPRD Jabar : BPMU Untuk Madrasah Aliyah Disamakan Dengan SMA dan SMK Rp.700.000/siswa

Klik

Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat dan pimpinan Komisi V pada saat Raker dengan Dinas Pndidikan Jabar (foto:humas).
  

 

Kab. BANDUNGBARAT, Faktabandungraya.com,-- Wakil Ketua DPRD Jabar  H. Achmad Ru’yat mengatakan, bahwa berdasarkan nota pengantar LKPJ Gubernur tahun 2021, disebutkan bahwa  saat ini Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk Madrasah Aliyah disamakan dengan SMA dan SMK.

Adapun besaran BPMU baik untuk SMA, SMK, SLB maupun Madrasah  Aliyah  besarannya sama yaitu Rp.700.000/ siswa.  Untuk itu, DPRD Jabar minta kepada pihak Disdik Jabar agar berkoordinasi dengan  Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat terutama terkait update  yang akurat  tentang data siswa.

Hal ini dikatakan Achmad Ru’yat  saat  memimpin rapat kerja bersama mitra Komisi V dalam rangka rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan 13 Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Se-Jawa Barat. Jumat, (1/4/22).

Besaran BPMU sudah ditetapkan oleh Gubernur dan disetujui DPRD Jabar,  yaitu  sebesar Rp 700.000/siswa. Maka "Perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat terkait update data yang akurat tentang siswa Madrasah Aliyah di Jawa Barat," ujar Achmad Ru’yat yang juga Koordinator Komisi V DPRD Jabar ini.

Ia juga mengatakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan nota pengantar LKPJ Gubernur tahun 2021 dan DPRD telah menetapkan jadwal pembahasan di komisi-komisi.

"Kalau kemarin 1 sesi dari berbagai Dinas, namun sekarang didampingi oleh Bappeda dan BPKAD dengan khusus melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, karena kami menganggap Komisi V ini di DPRD Jawa Barat berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan sangat penting," terangnya.

Pimpinan beserta Anggota Komisi V DPRD Jabar melaksanakan Rapat Kerja pembahasan LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2021 dengan Dinas Pendidikan beserta KCD Wilayah I-XIII yang bertempat di Mason Pine Hotel Kabupaten Bandung Barat. Kamis, (1/4/22).

Oleh karena itu dirinya berharap, kedepannya agar perencanaan antara komitmen APBD yang telah ditetapkan dengan implementasi dilapangan bisa di ekspos secara detail. Kemudian, sampai sejauh mana catatan-catatan strategis LKPJ tahun 2020 ditindak lanjuti.

"dengan harapan karena posisi sekarang ini LKPJ kalau dahulu setelah reformasi LPJ dan ini politisnya sangat tinggi berdampak kepada kepala daerah, kita membahas lebih kearah konten sehingga karena memang itu dan dengan harapan bisa ada perbaikan," tutupnya. (hms/sein).