 |
| Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna saat menerima audensi Komunitas Pemerhati Pendidikan (foto:humpro). |
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna menilai bahwa dunia pendidikan Kota Bandung bergantung pada political will dari pemimpin. Keberpihakan tersebut akan mempengaruhi maju mundurnya sektor pendidikan.
Hal itu ia sampaikan pada audiensi
dengan Komunitas Pemerhati Pendidikan Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota
Bandung, Rabu (13/4/2022).
Dalam kesempatan tersebut juga hadir
perwakilan dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kota Bandung.
"Solusinya adalah political
will dari pemegang kekuasaan, dengan membedah berbagai persoalan pendidikan di
Kota Bandung," katanya.
Menurut Aries, pemimpin Kota Bandung
harus punya komitmen dalam memajukan dunia pendidikan. Termasuk dukungan
berbagai elemen masyarakat juga dibutuhkan.
"Persoalan pendidikan Kota
Bandung sangat rumit, maka mari kita bersama-bersama berdiskusi dan
bahu-membahu menyelesaikan persoalan ini," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD
Kota Bandung, Rini Ayu Susanti mengatakan, berdasarkan penjelasan BKPSDM maka
akan segera ada pelantikan dan penetapan wali kota Bandung definitif. Tidak
lama setelah itu, akan dilakukan pengangkatan dan pelantikan kepala sekolah di
Kota Bandung.
"Ini tentu kabar yang
menggembirakan, dan insyaallah segera untuk pelantikan kepala sekolah,"
katanya.
Ia juga menyampaikan terima kasih
dan apresiasi kepada Komunitas Pemerhati Pendidikan Kota Bandung atas saran dan
masukannya dalam memajukan pendidikan di Kota Bandung.
"Jika setelah pelantikan tapi
kepala sekolah belum juga dilantik, ini akan kami tindaklanjuti," katanya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota
Bandung, Iwan Hermawan menerangkan bahwa persoalan kepala sekolah berhubungan
dengan mutu pendidikan di Kota Bandung. Terlebih banyak kepala sekolah yang
merangkap beberapa sekolah.
Lebih jauh, pihaknya juga perlu
dilibatkan, dalam hal ini Komisi D DPRD Kota Bandung terkait kebijakan
pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.
"Persoalan pendidikan ini
merupakan pekerjaan rumah Komisi D dan kita bersama. Maka kita terus menjalankan
fungsi dan mengawal dunia pendidikan," ujarnya.(Rio/red).
