 |
| Pemprov Jabar melalui Dinas Kehutanan bersinargi dengan BPDAS Citarum menanam pohon produktif di lahan kritis di kawasan DAS Citarum (foto:dok.ist) |
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- DPRD
Jabar mendukung program Agroforesty yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dalam mengatasi lahan kritis. Hal ini karena ada ribuan lahan di Jabar
sudah dalam kondisi kritis.
Kondisi lahan kritis sudah dalam kondisi
mengkhawatirkan, ini akibat alih fungsi lahan dan penggundulan hutan. Hal ini
tentunya tidak boleh dibiarkan karena akan berdampak bencana alam tanah longsor dan banjir.
Menurut Anggota Komisi II DRD Jabar,
H.Syamsul Bachri dari Fraksi PDIP, kerusakan lahan kini sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan akibat kerusakan di kawasan hulu sungai
tentunya semakin berkurang tutupan lahan, sehingga resapan air tidak terjadi
dengan semestinya.
Kerusakan lahan yang kritis, harus
segera dan terus diatasi, diantara dengan mereboisasi di hulu dan larangan
pembukaan lahan untuk keperluan apapun, kata Syamsul Bachri saat hubungi, Senin
(23/5-2022).
Dikatakan di provinsi Jabar sendiri,
lahan dalam kondisi kritis ada ribuan hektar terutama di sekitar Daerah Aliran
Sungai (DAS) yaitu DAS Citarum, Cimanuk, Cisadane, Cisanggarung dan Cilaki.
Untuk itu, Pemerintah pusat melalui
Kementerian LHK dan Pemprov Jabar melalui Dinas terkait terus berupaya
mengatasi lahan kritis di Jabar. Bahkan, upaya Pemprov Jabar melalui program Agroforesty.
Program Agroforesty merupakan salah
satu upaya mengatasi lahan kritis, karena dalam program ini mengkombinasikan penggunaan
lahan dengan pepohonan keras dan tanaman pertanian.
Program Agroforestri ini, kita nilai
cukup bagus dalam mengatasi lahan kritis, untuk itu Komisi II DPRD Jabar
mendukung dan mendorong agar prmptov Jabar untuk melanjutkan program agroforestri,
ujar aggota Dewan Jabar dari Dapil Jabar XII(Kab/kota Cirebon-Kab Indraayu)
ini.
Ia menambahkan, untuk sukses program Agroforestrik tidak memang tidak mudah, dibutuhkan kesadaran
dan keseriusan semua pihak. Serta dibutuhkan sinergitas para stakeholder dan
harus didukung seluruh komponen masyarakat, ujarnya.
Kerjasama dan sinergitas dalam
mengatasi lahan kritis di Jabar, bukan semata tanggungjawab pemerintah tetapi
semua stakeholder pemangku kepentingan, termasuk juga komunitas masyarakat yang
memang mata pencariannya dari perkebunan dan pertanian dengan tidak merusak lahan
hutan.
“Kita berharap, agar seluruh stakeholder dan komunitas masyarakat
bersama-sama menjaga dan memelihara lingkungan secara sadar dan mendukung
program pemerintah dalam mengatasi lahan kritis”, tandasnya. (Adip/husein).
.jpeg)