 |
| Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe (foto:humas) |
BANDUNG, Faktabandungaya.com,-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, lakukan pembahasan Pertanggunganjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Pemprov Jabar TA 2021. Adapun pembahasan P2APBD tersebut, tengah dilakukan di tingkat pembahasan oleh komisi.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris
Bobihoe menyebut, dari hasil pembahasan pihaknya bersama mitra kerja Komisi V
bahwa secara umum target-target yang diberikan Pemprov Jabar kepada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) telah tercapai dengan baik meskipun di tengah kondisi
keuangan yang minim.
"Saya kira ini penghargaan dari kami untuk para
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja dengan baik dan luar biasa
walaupun di tengah kondisi (keuangan) yang sangat minim," katanya.
Harris mengatakan saat ini dukungan anggaran yang
sudah baik, oleh karena itu pihaknya ingin setiap OPD dapat meningkatkan lagi
kinerjanya dan apa yang telah terjadi pada tahun lalu harus diperbaiki dengan
tidak membiarkan dinas-dinas bekerja di tengah kondisi keuangan yang tidak
baik.
"Kita harus meningkatkan mutu yang ada sekarang
ini, tentunya didasari dengan anggaran yang cukup besar. Saya kira yang harus
kita tingkatkan terus, apakah itu soal pendidikan, kesehatan, kemudian tenaga
kerja, pemuda dan olahraga, cukup banyak yang harus kita perbaiki,"
ucapnya.
Sementara itu terkait dengan adanya sejumlah dinas
yang memiliki Silpa. Harris menyebut, bahwa dari hasil penelusuran, terjadinya
Silpa tersebut akibat adanya gagal lelang dikarenakan adanya kendala teknis
saat lelang berlangsung.
"Memang ada beberapa hal yang disampaikan OPD
adalah terjadinya gagal lelang, karena pada saat pelelangan harga-harga barang
sudah cukup naik sehingga membuat mereka untuk tidak mungkin melaksanakan
itu," pungkasnya.(hms/sein).
