 |
| Gubernur Jabar Ridwan Kamil didampingi Kadisdik Jabar Dedi Supandi memantau pelaksaan PPDB 2022 dari Command Centar Disdik Jabar yang tersambung ke 27 Kab/kota se Jabar (foto:humas). |
BANDUNG, Faktabandungray.com,--
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Kadisdik Jabar memantau sekaligus
memastikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di Jabar
berlangsung adil dan transparan.
Guna memastikan PPDB berjalan
lancar, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil meninjau secara langsung alur
pendaftaran dan pengaduan, serta yang terhubung dengan 27 Kabupaten/ Kota di
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.
"Alhamdulillah, ini menjadi
tugas yang urgen. Kami memonitor, ribuan orang tua lagi cemas, mereka ingin
memastikan anaknya masuk sekolah," kata Kang Emil di Kantor Dinas
Pendidikan Provinsi Jabar, Kota Bandung, Selasa (7/6/2022).
Dalam menghadapi PPDB di Jabar yang
melibatkan jutaan pelajar, Kang Emil menegaskan, sistem yang dibuat berasaskan
keadilan dan transparan.
"Sistem Jabar telah didesain
sebagai sistem PPDB yang adil, tangguh, dan transparan. Jadi saya pesankan,
tolong seadil-adilnya dan harus membela warga yang miskin," tuturnya.
Hal yang ditekankan Gubernur pada
PPDB 2022 ialah memastikan agar warga miskin/ kurang mampu di Jabar bisa
diberikan bantuan. Salah satunya melalui Program Swasta Peduli Duafa.
"Untuk mendukung keadilan,
anggaran untuk warga tidak mampu kalau di sekolah negeri sepenuhnya gratis.
Sedangkan yang sekolah di swasta kita kasih anggaran," ungkap Kang Emil.
"Nah, tahun ini spesial. Kita
bikin Program Swasta Peduli Duafa. Anak duafa yang bersekolah di swasta tak
perlu membayar sama sekali selama satu sampai tiga tahun," tambahnya.
Program gotong royong tersebut
menurut Gubernur diperkirakan akan menyasar sekitar 5.000 pelajar kategori
kurang mampu yang tersebar di 27 Kabupaten/ Kota se-Jabar.
Gerakan tersebut dilakukan dari hati
ke hati oleh tiap perwakilan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) yang tersebar di
13 wilayah se-Jabar.
"Sekarang kita gerakan dari
hati ke hati dari pihak yayasan. Ada ratusan sekolah bersedia bergabung. Hasil
hitungannya, satu kota ada 700-an kursi gratis dari swasta, jika dikalikan 27
Kabupaten/ Kota, maka diasumsikan jumlahnya lebih dari 5.000," tuturnya. 
Gubernur Jabar Ridwan Kamil didampingi Kadisdik Jabar Dedi Supandi
memantau pelaksaan PPDB 2022 dari Command Centar Disdik Jabar
yang tersambung ke 27 Kab/kota se Jabar (foto:humas).
"Untuk itu, saya mengucapkan
terima kasih kepada sekolah swasta yang menggratiskan anak-anak duafa, yang
dulunya hanya satu sekolah swasta, tapi sekarang ada ratusan sekolah swasta
ikutan dalam program keadilan bagi warga tak mampu," tutup Gubernur.
Sementara itu Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jabar Dedi Sopandi menuturkan, Program Swasta Peduli Duafa
telah dibuka sejak tahun 2021. Namun waktu itu hanya khusus Kota Bandung dengan
kuota 70 siswa.
"Tahun lalu kami upayakan
yayasan atau sekolah swasta turut membantu melalui program kepedulian
menggratiskan warga miskin. Saat itu khusus Bandung saja dan ada 70
siswa," jelas Dedi.
Inovasi tersebut akan diterapkan
tahun ini kepada 13 KCD se-Jabar. Ia berharap ini sebagai upaya agar anak-anak
yang berada di lingkungan keluarga kurang mampu tetap bisa mengenyam dunia
pendidikan.
"Tahun ini saya sampaikan
program ini ke seluruh cabang dinas. Tolong buka program sekolah swasta peduli
kaum duafa dan masyarakat miskin," ujarnya.
Menurut Dedi, salah satu KCD telah
menyampaikan data lengkap, terdapat 21 sekolah dan yayasan SMA/ SMK swasta di
Kota Bandung dengan total kuotanya mencapai 748. Mereka siap menampung
dan menggratiskan warga miskin selama tiga tahun.
Apabila setiap Kabupaten/ Kota bisa
menggratiskan setidaknya dengan jumlah kuota yang sama (748), maka akan ada
ribuan anak-anak kurang mampu di Jabar bisa bersekolah secara gratis melalui
program tersebut.
"Kami akan membuat pemetaan
laporan dari seluruh cabang dinas berapa sekolah se-Jawa Barat yang mau
menggratiskan warga miskin, dan berapa jumlah kuota yang bisa diberikan,"
papar Dedi.
"Ini sebagai bagian dari
solusi-solusi yang akan kita gulirkan karena di era pandemi ini yang miskin
bertambah banyak, tapi jumlah sekolah negeri terbatas, maka harus dibuka
inovasi itu," pungkasnya. (hms/red).
