 |
| Wali Kota Bandung, Yana Mulyana Pembukaan Indonesia Sustainable Procurement Expo 2022 di Bali ( foto :humas). |
BANDUNG, Faktabandungrya.com,-- Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mendorong
adanya penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan produk lokal Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam e-Katalog.
"Kita mendorong beberapa
regulasi dipangkas untuk mempermudah UMKM masuk e-katalog. Semakin banyak UMKM
masuk e-katalog, semakin banyak produk lokal yang tersedia," kata Yana
saat menghadiri Pembukaan Indonesia Sustainable Procurement Expo 2022 di Bali,
Kamis 2 Juni 2022.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung,
kata Yana terus melakukan sosialiasi kepada para pengusaha dan pelaku UMKM
untuk mendaftar ke e-katalog.
"Kalau masuk e-katalog harus
sudah terjamin soal harga, kualitas dan komponen lokalnya. Sehingga lebih
terjamin," kata Yana.
Dia pun meminta Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di Kota Bandung untuk
berbelanja produk lokal di e-Katalog.
"Saat ini kami minta
teman-teman di dinas untuk membelanjakan barang dengan komponen lokal serta
utamakan belanja lewat e-katalog," kata Yana.
E-katalog yang merupakan aplikasi
belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pemerintah (LKPP).
Aplikasi ini menyediakan beragam
macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Sebelumnya, Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai
arahan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 bahwa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nasional (APBN) harus dibelanjakan milimal 40 persen untuk Usaha Kecil dan
Menengah-nya.
“Arahan Presiden, ke depan produk
UMKM dibelanjakan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Apalagi pemda dan
pemerintah pusat menjadi pembeli terbesar. Ini adalah berita baik bagi daerah
supaya UMKM nya tumbuh,” kata mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Demi melancarkan program e-katalog
lokal tersebut, kata Anas, saat ini LKPP telah memangkas dan pempermudah proses
bisnis agar UMKM dapat ikut dalam e-katalog tersebut.
“Dulu untuk masuk LKPP agak rumit
sekarang kita pangkas semua, dulunya ada delapan proses sekarang tinggal dua
proses saja. Sekarang aturan yang memberatkan UMKM telah kita potong,” kata
dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya mengatakan, perlu adanya
regulasi dan sistem yang "clean and clear" dalam pengadaan barang dan
jasa di pemerintah.
"Sehingga para kepala dinas
tidak bingung dan ragu-ragu dalam melakukan pengadaan barang dan jasa,"
kata Bima.
Untuk itu, integrasi berbagai sistem
dalam proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan. Salah satunya Integrasi
antara Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan SIPD (Sistem
Informasi Pemerintah Daerah) dalam mengawal APBD tahun Anggaran 2022.
"Hal itu akan mendorong
transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam Pengadaan
Barang/Jasa," kata Bima.
Indonesia Sustainable Procurement
Expo (ISPE) 2022 digagas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)
bekerjasama dengan Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN)
Acara ini digelar di Bali
International Convention Center, Nusa Dua, Bali, 2-3 Juni 2022 untuk
mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah dan UMKM, dengan konsep sustainable procurement
(pengadaan berkelanjutan). (rob/red).
