 |
| Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., melakukan kunjungan ke Kompleks Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung, di Gedebage. (foto:humpro) |
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., mengatakan ada 45 titik kemacetan di Kota Bandung. Untuk itu, Tedy meminta Dishub menyelesaikan sejumlah permasalahan menahun yang belum tuntas di Kota Bandung. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah mengurangi kemacetan.
“Terkait prioritas dari Dishub agar betul-betul perhatikan aspek kemacetan di Kota Bandung yang menjadi perhatian publik. Ini pengalaman keseharian masyarakat. Salah satu keberhasilan pemerintah yang dilihat masyarakat salah satunya yakni kemacetan yang tertangani. Bareng-bareng lah, kita upayakan bersama, dari DPRD Kota Bandung juga akan mendukung penuh,”.
Hal ini disampaikan Tedy Rusmawan
saat melakukan kunjungan ke Kompleks Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung, di
Gedebage, Senin (11/7/2022).
Kepada Kadishub dan Sekdishub yang
baru menjabat beberapa minggu lalu, Tedy meminta dihadirkan beberapa program
sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan. Selama ini, persoalan kemacetan di
persimpangan belum juga terurai, bahkan di beberapa titik terpantau makin
padat.
Persimpangan yang terkenal dengan
kemacetan itu di antaranya persimpangan Kiaracondong-Jalan Soekarno-Hatta,
kemudian juga di titik lain seperti simpang Kopo, Moh. Toha, Buahbatu, Pasteur,
Ahmad Yani, Jalan Suci, dan ruas jalan lainnya.
Jika memang diperlukan, kata Tedy,
Dishub Kota Bandung juga bisa segera melakukan simulasi rekayasa lalu lintas.
Selain menambah ruas untuk direkayasa, Dishub bisa mengevaluasi keberhasilan
rekayasa lalu lintas yang pernah diterapkan sebelumnya.
“Seperti putaran (u-turn) di bawah
fly over Kopo yang disebut-sebut berhasil mengurangi kemacetan. Coba dihitung efektifitasnya,
apakah bisa berlanjut demikian atau kembali menjadi persimpangan? Itu hal yang
sepertinya sederhana tetapi harus ditangani optimal,” katanya.
Evaluasi dari sejumlah rencana
terdahulu juga harus segera ditindaklanjuti dengan infrastruktur pendukung.
Seperti halnya di Jalan Supratman, yang pada sore hari dari arah utara macet
panjang. Padahal sudah terbangun jalan layang.
Belum lagi dengan hasil penerapan
rekayasa Sukajadi dan Cipaganti yang seolah ditinggalkan selepas diterapkan.
Padahal, baik Jalan Supratman maupun area sekitar rekayasa Jalan Sukajadi dan
Cipaganti perlu modifikasi median jalan (curb) sehingga memudahkan pengguna
jalan bermanuver dan tak terjadi penyempitan jalan.
“Diharapkan ada tindakan apabila
masalah tak kunjung usai. Kalau perlu median jalan, gunakan median. Kalau
memang dimungkinkan rekayasa jalan, bisa diterapkan. Kalau memang dibutuhkan
sarana prasana untuk meminimalisir, bisa diterapkan,” tuturnya.
Tedy berharap pejabat baru di Dishub
Kota Bandung bisa menawarkan inovasi yang mampu menangani persoalan di 45 titik
kemacetan di Kota Bandung.
“Sehingga masyarakat melihat adanya
keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam mengurai kemacetan. Ada inovasi, ada
upaya serius. Mudah-mudahan terlihat dalam 3-4 bulan ke depan dari kerja Dishub
kita saat ini. Mudah-mudahan dengan Kadishub baru, Pak Dadang, dapat semangat
baru,” ujarnya.
Terkait dengan transportasi publik,
Tedy menambahkan, perlu ada komunikasi luas karena ini menjadi ranah aglomerasi
Bandung Raya yang melibatkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi,
hingga Kabupaten Bandung Barat.
“Kemarin kita mengapresiasi hadirnya
armada Trans Pasundan. Mudah-mudahan ke depan ada komunikasi karena kita
mendengar ada rencana transformasi angkutan, ini juga akan dilakukan bertahap
karena harus segera dituntaskan,” tutur Tedy.
Kadishub Kota Bandung Dadang
Darmawan mengatakan, dorongan dari Ketua DPRD ini akan menambah masukan terkait
inovasi Dishub di masa mendatang. Dalam pertemuan itu muncul diskusi terkait
isu strategis, terutama penanganan kemacetan.
“Tadi disampaikan beberapa prioritas
seperti 45 titik persimpangan yang mengalami kemacetan, mulai dari Jalan
Jakarta, Moh. Toha, Pasteur, Kopo, sampai efektifitas rekayasa Sukajadi dan
Cipaganti. Ketua DPRD berharap progress-nya jelas, bagaimana Dishub bekerja
mengurangi kemacetan tersebut,” ujarnya.
Rencana lain Dishub Kota Bandung
dalam menurunkan kemacetan yakni dengan mentransformasi angkutan yang akan
diterapkan untuk lima trayek awal pada 2023. Adapun upaya mengurai kemacetan
saat ini dilakukan dengan menempatkan 250 petugas di sejumlah titik kepadatan.
Pada kesempatan itu, Dadang juga
melaporkan pengelolaan sejumlah terminal yang secara aturan harus diserahkan.
Terminal tipe A Leuwipanjang telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan, dan
saat ini sedang berproses Terminal Cicaheum.
Sedangkan terminal tipe B Ciroyom,
Ledeng, dan St. Hall, akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sementara Dishub Kota Bandung akan mengelola 11 terminal tipe C.
Soal parkir yang menjadi masalah
juga diungkapkan Ketua Dewan. Dadang menjelaskan, Dishub akan segera melakukan
pembenahan pengelolaan parkir termasuk membereskan parkir liar.
“Parkir ini juga menjadi salah satu
faktor kemacetan. Oleh karena itu parkir menjadi isu penyelesaian prioritas
bersama penanganan kemacetan. Di samping solusi bagi pengurangan kemacetan,
pembenahan parkir ini juga didorong untuk mengoptimalkan retribusi,” kata
Dadang. (Editor/red).
