Komisi B DPRD Kota Bandung Raker dengan Dinas KUKM bahas evaluasi program kerja Triwulan II T.A.2022 (foto:humpro).
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--
Komisi B DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja membahas evaluasi Program
Kerja Triwulan II Tahun anggaran 2022 bersama Dinas KUKM Kota Bandung, di Ruang
Rapat Komisi B DPRD Kota Bandung, Jumat (1/7/2022).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi
B, Hasan Faozi, S.Pd., dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Anggota Komisi B hadir baik secara langsung juga tidak langsung atau melalui
teleconference.
Hadir dalam rapat tersebut, Wakil
Ketua Komisi B, H. Wawan Mohamad Usman, SP.., dan juga anggota Komisi B, Agus
Salim, Christian Julianto Budiman, drg. Maya Himawati, Sp.Ort., Dudy Himawan,
S.H., H. Asep Mulyadi, Hj. Siti Nurjanah, S.S., dan Ir. H. Agus Gunawan.
Komisi B berharap, Pemerintah Kota
Bandung bisa mencontoh dari kota atau daerah yang telah sukses merelokasi
pedagang kaki lima tanpa ricuh.
Hal tersebut dikatakan Anggota
Komisi B, Agus Salim. Ia berharap adanya penguatan Perda terkait usaha mikro.
"Kalau bisa dikuatkan Perda
terkait tempat usaha mikro, UMKM, bisa menyelesaikan masalah tanpa ricuh dan
lancar. Penertiban, relokasi tanpa kericuhan," kata Agus.
Sependapat dengan Agus, Anggota
Komisi B lainnya, Siti Nurjanah mengatakan, relokasi bisa dilakukan dengan
tetap menempatkan usahanya tidak jauh dari tempat semula. Hal tersebut agar
pedagang tidak khawatir kehilangan pelanggan atau konsumennya masing-masing.
Selain itu, Ketua Komisi B Hasan
Faozi berharap seluruh koperasi yang ada di Kota Bandung terdata, sehingga
pemerintah bisa memonitoring koperasi-koperasi tersebut.
"Banyak lembaga atau perusahaan
semua punya koperasi. Ini harus terdaftar di pemkot Bandung," kata Hasan.
Hasan melanjutkan, koperasi-koperasi
di Kota Bandung harus menjadi target khusus agar bisa terpantau mana koperasi
yang sehat dan tidak.
"Koperasi sehat, cukup sehat,
dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus ini harus menjadi target khusus.
Semoga koperasi-koperasi di Kota Bandung sehat. Sehingga tahu, apa saja
penyakitnya di setiap koperasi,” ujarnya.
Harapan terakhir, Komisi B mendorong
agar Pemerintah Kota Bandung mengakomodir diadakannya koperasi-koperasi di
sejumlah titik di Kota Bandung, untuk meminimalisir adanya rentenir. (Indra/red).
