Komisi II DPRD Jabar Dorong Pimpinan UPTD PPHH Cirebon Jadi Esselon III dan Optimalisasi WUB

Klik

Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Jabar foto bersama dgn Kepala UPTD PPHH Cirebon (foto:ist).

CIREBON, Faktabandungraya.com,--   DPRD Provinsi Jawa Barat menilai keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan Jabar di Kabupaten Cirebon belum berjalan maksimal dan optimal. Untuk itu, DPRD mendorong Gubernur Jabar M.Ridwan Kamil  untuk dapat menaikan kelas pimpinan UPTD dan  mengoptimalkan Wira Usaha Baru (WUB) di Jawa Barat.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Jabar H. Mirza Agam Gumay, SmHk, belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena  pimpinannya hanya eselon IV, untuk itu perlu didorong agar pimpinan  UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan (PPHH) di Kabupaten Cirebon ini kelas menjadi eselon III.

“Dengan pimpinannya eselon III tentunya pelayanan yang diberikan akan lebih optimal. Dan juga dari segi anggaran berbeda, sehingga kinerjanya dapat lebih optimal terutama dari segi pelayanan”,

Hal ini dikatakan  Mang Agam—sapaan – Mirza Agam Gumay, saat dihubungi terkait hasil kunjungan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022, (Selasa, 19/07/2022).

Dalam Rapat dengar pendapat  (RDP) tersebut, Komisi II juga menyoroti soal  Suber Daya Manusia (SDM)  dan tempat pelatihan (Workshop) sebagai sarana dalam mengoptimalkan program yang ada di UPTD PPHH Cirebon.

Anggota Komisi II DPRD Jabar H. Miirza Agam Gumay,SmHk dari Fraksi Gerindra (foto:ist) 

Keterbatasan SDM yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu tidak menjadi bagian dari program penting terutama dalam pengelolaannya. Padahal, seharusnya ada semacam workshop agar UPTD ini dapat dirasakan manfaatnya oleh dan untuk masyarakat secara langsung.

“ Jadi keberadaan Workshop sangat penting  dalam meningkatkan/ mengotimalkan Wira Usaha Baru (WUB) “ ujar politisi Gerindra Jabar ini.

Mang Agam menambahkan, terkait Workshop , Komisi II mendorong agar pihak UPD PPHH untuk menjalin koordinasi dan mendiskusikan lebih lanjut dengan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat.

“ Kita di DPRD Jabar, pada prinsipnya akan  mendorong dan siap menganggarkan kebutuhan, selama kebutuhan anggaran tersebut untuk mengotimalkan program dan peningkatan SDM”, ujarnya.

Bahkan kita juga mendorong program unggulan dari Dinas kehutanan Jabar  yakni budi daya lebah madu trigona yang bisa di budidayakan di UPTD PPHH Cirebon dengan melibatkan  oleh masyarakat sekitar. UPTD PPHH Cirebon, tandasnya. (Adib/husein).