Pembangunan RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya Terpaksa Mangkrak, Usulan Anggaran ke APBD Jabar Ditolak

Klik

Wakil Ketua DPRD Jabar, DR, Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM dari Fraksi PDIP (foto:ist)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo yang terletak di kota Tasikmalaya terancam bangkrut karena krisis keuangan. Bahkan kelanjutan pembangunan   gedung poliklinik RSUD dr Soekardjo juga terpaksa mangkrak.

RSUD dr Soekardjo tersebut merupakan rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga masalah kondisi krisis keuangan menjadi tanggungjawab pemeritah Kota Tasikmalaya.  Jadi kita di Provinsi Jabar ini sifat membantu.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Jabar, DR.Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM , sebagaimana dilansir oleh detikjabar,  saat ditemui digedung DPRD Jabar, Selasa (16 Agustus 2022) lalu.

Adapun terkait kelanjutan pembangunan gedung poliklinik RSUD dr Soekardjo,  memang  pada tahun anggaran 2021 kita menganggarkan sebesar Rp.30 Miliar untuk pembangunan poliklinik. Namun, berhubung terjadi pandemic covid-19,  maka anggaran untuk pembangunan Poliklinik RSUD dr Soekardjo terpaksa  dilakukan refocusing, sehingga tinggal sekitar Rp. 13 Miliar.  

Pada saat penyusunan RAPBD 2023 lalu, pihak Pemkot Tasikmalaya kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk kelanjutan pembangunan.  Namun, setelah Banggar DPRD Jabar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jabar mengkaji, untuk tahun anggaran 2023 terpaksa ditolak.

Penolakan dilakukan karena permohonan anggaran untuk kelanjutan pembangunan RSUD dr Soekardjo  sifatnyaberupa bantuan. Selain itu kita lihat juga dari skala prioritas dan urgensinya, ujar politisi srikandi PDIP Jabar ini.

Sekali lagi kita sampaikan, bahwa keberadaan RSUD dr Soekardjo kota Tasikmalaya tersebut adalah RSUD plat merah millik Pemkot Tasikmalaya bukan RSUD milik Provinsi Jabar. Jadi kita di provinsi atau pusat, membantu dalam bentuk bantuan keuangan.

Lebih lanjut the Ineu sapaan Ineu Purwadewi Sundari ini mengatakan,  bantuan keuangan dari APBD Jabar diberikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran provinsi. Saat ini dan tahun 2023 anggaran provinsi Jabar lebih difokuskan pada penanganan dampak langsung yang dirasakan masyarakat, ujarnya.  

Ineu juga menambahkan bahwa saat ini ada 6 Rumah Sakit yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar , yakni RSUD Al Ihsan Baleendah di Kabupaten Bandung, RS Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung Barat, RS Paru Sidareja Kabupaten Cirebon, RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut, dan RS Kesehatan Kerja Rancaekek Kabupaten Bandung. (dbs/sein).