 |
| Wali kota Bandung Yana Mulyana dan Tim Penilai dan Uji Petik Nomine dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Balai Kota Bandung |
Hal ini dibahas dalam diskusi
bersama Tim Penilai dan Uji Petik Nomine dari Kementerian Investasi Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Balai Kota Bandung, Jumat 2 September
2022. Sampai saat ini, Kota Bandung telah masuk dalam 8 besar nomine pelayanan
investasi terbaik dari tim penilai.
Menurut Wali Kota Bandung, Yana
Mulyana, tantangan yang dihadapi dalam pelayanan adalah terbatasnya informasi
dan pemahaman sebagian pelaku usaha, petugas, dan unsur kepala daerah tentang
OSS RBA.
Sehingga perlu diterapkan tindak
lanjut solusi berupa penyediaan loket help desk, layanan keliling, dan
konsultasi virtual bagi pelaku usaha.
"Kita juga perlu
penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan OSS dan
unsur perangkat daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan
pelatihan," ujar Yana.
Beberapa inovasi yang telah
diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan
bagi masyarakat di antaranya layanan Sakedap (Sarana Anjungan Kemudahan
Perizinan), layanan konsultasi virtual OSS, fasilitas loket helpdesk OSS di
gerai pelayanan publik Kota Bandung, dan fasilitas website invest.
"Selain itu untuk beberapa izin
yang belum terfasilitasi oleh OSS RBA seperti izin klinik non BLUD dan izin
pendidikan, kami akomodasi melalui aplikasi perizinan daerah yang dinamakan
Hayu Gampil," ucapnya.
Implementasi sistem OSS RBA
diwujudkan dalam penerapan SOP penyelenggaraan perizinan berusaha tahun 2021
sebanyak 8.601 NIB yang telah terbit.
Capaian realisasi investasi di tahun
2021 melebihi target yang ditentukan dengan presentasi kenaikan di 188 persen.
Sebagai gambaran, pada tahun 2021
dari target Rp6,1 triliun, realisasi penanaman modal mencapai Rp11,45 triliun,
dengan Rp9 triliun.
Di antaranya berupa Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN), dan 2,45T berupa Penanaman Modal Asing atau (PMA).
Merespon hal ini, Direktur Kerja
Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi, Js. Meyer Siburian mengaku,
akan melakukan uji petik untuk menilai kinerja Pemkot Bandung terkait
penyelenggaran kemudahan kegiatan berusaha.
"Kami menilai pemerintah daerah
baik kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian lembaga se-Indonesia. Total ada
542 pemda dan 18 kementerian lembaga," sebut Meyer.
Dalam penyelenggaraan kegiatan ini,
pihaknya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk ikut
menilai.
Ada dari sekretariat kabinet,
Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KemenPAN-RB, dan berbagai kementerian
lembaga lain termasuk KPK dan organisasi pelaku usaha juga dilibatkan.
"Kegiatan ini dilakukan di
seluruh Indonesia dengan menggunakan sistem. Kami tidak sendirian menilai dan
menyelenggarakan supaya ada fairness dan keterbukaan dalam penilaian ini,"
ungkapnya.
Pihaknya akan mengecek apakah data
dan keterangan yang telah diisi sebelumnya sudan sesuai dengan kondisi konkret
di lapangan.
Sebab, komitmen Pemkot Bandung bisa
terlihat dari regulasi apa saja yang sudah dibuat dan sejalan dengan regulasi
pemerintah pusat. Sehingga kemudahan berusaha itu bisa diimplementasikan dalam
keseharian.
"Kami mau melihat bagaimana
komitmen pemkot untuk memudahkan kemudahan berusaha kepada seluruh pelaku
usaha, tidak terbatas hanya yang besar-besar saja. Tapi juga termasuk yang
kecil-kecil seperti UMKM," katanya
Ia menambahkan, hasil dari penilaian
uji petik yang dilakukan hari ini akan dikumpulkan semua nilainya beserta
dengan seluruh kota.
"Ada 8 nomine yang hari ini
akan dikompetisikan tahap terakhir. Maka, nanti akan keluar nilai terbaik dari
peringkat 1-3 pada masing-masing kategori kabupaten, kota, provinsi, dan
lembaga," jelasnya. (din/red).
