 |
| Sekdakot Bandung Ema Sumarna bersama Kadishub Kota Bandung, dan Ketua DPRD Kota Bandung dalam acara talkshow Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM |
Strategi tersebut berupa pemberian
stimulus kepada kelompok rentan secara ekonomi bisa mengurangi risiko penurunan
daya beli masyarakat akibat penyesuaian harga BBM.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema
Sumarna mengatakan, penyesuaian harga BBM berdampak terhadap kenaikan harga
barang dan jasa.
"Pemkot Bandung sangat memahami
dampak yang terjadi, kami harus bekerja keras yang lebih optimal untuk bisa
merespon harapan masyarakat dengan program yang kami siapkan. Yaitu memberikan
solusi dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak," kata Ema, Kamis 8
September 2022.
Untuk mengantisipasi hal tersebut,
kata Ema, Pemkot Bandung tengah menyiapkan dana sebesar Rp9,291 miliar untuk
digunakan berbagai kegiatan penanggulangan dampak inflasi kenaikan BBM.
"Kami merancang kegiatan dengan
memanfaatkan 2 persen dari dana transfer umum. Ada angka Sementara 9,291 miliar
kita coba formulasikan dengan berbagai kegiatan," ujarnya.
Ia mengatakan, dana tersebut
nantinya akan dialokasikan untuk mengadakan pasar murah, operasi pasar yang
akan menyasar seluruh kecamatan di Kota Bandung.
"Ada pasar murah dan operasi
pasar. Kalau operasi pasar kita targetkan masyarakat ekonomi rendah. Dalam
pasar murah kami minta prioritas masyarakat bawah sehingga mereka tidak kena
imbas dampak kenaikan BBM," katanya.
Selain itu, ada pula stimulus bagi
pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga terdampak kenaikan harga BBM.
"Dinas KUKM untuk program bagi
pelaku informal dengan bantuan dari dana yang kita siapkan kita siapkan jumlah
yang proporsional," ungkapnya.
Pemkot Bandung juga, kata Ema sedang
menyiapkan skema padat karya yang akan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
"Disnaker melakukan kegiatan
padat karya untuk banyak menyerap tenaga kerja. Berapa nilai upah yang
diberikan. DSDABM untuk pengerukan sungai, untuk masyarakat rentan seperti
warga DTKS. Kegiatan padat karya agar mereka mendapat upah," kata dia.
Ia juga meminta jajaran Dinas Sosial
untuk senantiasa mengawasi dan berkoordinasi untuk mengawal berbagai bantuan
terutama dari pemerintah pusat.
"Dinsos harus bersinergi
mengawal prosesnya, termasuk jumlah sasaran jangan keluar data yang sudah
ditetapkan," katanya.
Program yang disiapkan Pemkot
Bandung juga akan mengakomodir keluarga penerima manfaat yang tidak mendapat
bantuan dari pemerintah pusat.
"Koordinasi kami dengan seluruh
stakeholder dilakukan seluruh OPD dan kewilayahan untuk menampung aspirasi
masyarakat bergerak bersama. Apa yang kita laksanakan secepatnya dan tepat
sasaran," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota
Bandung, Teddy Rusmawan mengapresiasi langkah Pemkot dalam upaya mengantisipasi
dampak kenaikan BBM.
"Kami terima kasih pasar murah
sudah ada, oeprasi pasar harus digenjot dan dilakukan, ini untuk menghidupkan
daya beli dan menjaga ekonomi terus berjalan," katanya.
"Kalau APBD dimungkinkan ada
padat karya, harus segera didorong dan diprogramkan agar terjaga daya beli
masyarakat. Mengurangi beban masyarakat," imbuhnya. (rob/red).
