 |
| Sekdakot Bandung Ema Sumarna |
Dalam pembahasannya di Balai Kota
Bandung, Sekretaris Daerah, Ema Sumarna menyampaikan, dana ini akan
digelontorkan selama tiga bulan ke depan dari Oktober-Desember 2022.
"Sebanyak 2 persen dari dana BTT
yang kita lakukan pergeseran jadi dana transfer umum untuk tiga bulan ke depan.
Dimulai sejak Oktober-Desember," ujar Ema, Rabu, 7 September 2022.
Ia menjelaskan, dana ini akan
digunakan untuk program Padat Karya. Sebuah program yang melibatkan masyarakat
rawan ekonomi untuk menggarap beberapa program kerja.
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang terlibat di antaranya Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), dan Dinas Koperasi UKM
(Diskopukm).
"Disnaker bisa melaksanakan
kegiatan semacam Padat Karya seperti perbaikan drainase. Kita arahkan
masyarakat yang masuk kelompok Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga,
mereka yang rawan secara ekonomi," ucapnya.
Sudah ada tiga kecamatan yang
diakomodasi dalam APBD murni dalam 2022. Untuk sisa 27 kecamatan lainnya akan
diakomodasi dalam kegiatan berbasis Padat Karya ini.
"Maka dari itu, kita juga
sedang menghitung berapa kebutuhan yang nanti akan diajukan," katanya.
Sedangkan, melalui Dishub Kota
Bandung akan dilakukan efisiensi Trans Metro Bandung (TMB) dan bus sekolah.
Transportasi yang biasanya beroperasi delapan kali, sekarang jadi enam kali.
"Dengan adanya peluang seperti
ini, maka ritasinya kita kembalikan ke awal. Dengan catatan untuk tidak ada
potensi kenaikan tarif. Termasuk juga bus sekolah tetap gratis dan
operasionalkan," jelasnya.
Sedangkan Padat Karya lewat
Diskopukm Kota Bandung, akan dilakukan pendataan para pelaku UKM terlebih
dahulu.
"Masalah bentuk kegiatan,
dikembalikan ke dinas masing-masing. Kita segera rangkai dalam bentuk usulan
sesuai dengan Perwal 95. Rencananya Senin sudah ada Perwal baru tentang
ini," imbaunya.
Di lokasi yang sama, Kepala
Diskopukm Kota Bandung, Atet Dedi Handiman menuturkan, bantuan produktif usaha
mikro (BPUM) itu akan diadakan kembali. Teknis pendataannya akan
dikoordinasikan dengan kecamatan agar tidak terjadi dobel data.
"Tadi ada masukan dari Dinsos
juga, agar pelaku-pelaku usahanya masuk juga dalam data DTKS. Sehingga akan
kami cocokkan dengan data Dinsos," tutur Atet.
Ia menambahkan, para pelaku UKM yang
akan disasar adalah usaha-usaha kecil nonrumahan, seperti pedagang surabi,
gorengan, cakue, dan cuanki.
"Karena harus ada skala
prioritas. Kalau dari UMKM kan banyak. Mencari skala prioritasnya itu bisa dari
DTKS. Sehingga tidak secara intuitif, tapi harus mengetahui kondisi lapangan.
Sehingga nanti tepat sasaran," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang
Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian Disdagin Kota Bandung,
Meiwan Kartiwa menuturkan, pihaknya akan mengadakan Pasar Murah di 30 kecamatan
selama tiga bulan.
"Kita melakukan persiapan dari
sekarang. Kita bekerja sama dengan Bulog, Wilmar, dan CV. Harga di bawah
pasaran," tutur Meiwan.
Beberapa komoditi yang akan
disediakan dalam Pasar Murah antara lain, beras, tepung, minyak, dan telur.
"Kita pilih komiditi yang tidak
cepat masa jualnya atau expirednya lama," imbuhnya. (din/red).
.jpeg)
