Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu membacakan surat terbuka penolakan kenaikan BBM Subsidi
BANDUNG,
Faktabandungraya.com,-- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi
Jawa Barat desak pemerintah, batalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Bersubsidi.
Desakan pembatalan
kenaikan BBM disampaikan, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu melalui Surat Terbuka yang ditujukan kepada
Pimpinan DPRD Jabar, untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jabar dan
Presiden Republik Indonesia.
“Menindaklanjuti
Aspirasi Rakyat Jabar yang telah Kami terima berkenaan dengan kenaikan harga
BBM bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 3 September 2022 lalu,
maka Kami Fraksi PKS DPRD Jabar telah menyerahkan Surat Terbuka untuk
membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata Haru saat membacakan surat
terbuka kepada wartawan di Ruang Fraksi PKS DPRD Jabar, Bandung, Rabu 7
September 2022.
Haru menjelaskan,
sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan
bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara melalui cabang produksi dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
“Kenaikan BBM
bersubsidi jelas bertentangan dengan amanat Konstitusi kita ini,” jelasnya.
Menurut Haru, kondisi
perekonomian masyarakat saat ini sedang kesulitan, baik karena dampak Pandemi
Covid-19, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Kenaikan harga BBM
bersubsidi, lanjut Haru, jelas memperparah kondisi tersebut khususnya
masyarakat menengah bawah. Kenaikan harga BBM menunjukkan sikap tidak berempati
kepada rakyat banyak.
“Alasan kenaikan harga
BBM bersubsidi disebabkan adanya salah sasaran. Karena itu, seharusnya
solusinya adalah memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi, bukan malah
menaikkan harganya. Kebijakan kenaikan harga BBM tidak nyambung dengan pokok
persoalan,” tuturnya.
Haru menyebutkan, di
tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit, Pemerintah lebih memilih
melanjutkan proyek Mercusuar yang belum tentu berkontribusi langsung bagi
kesejahteraan rakyat bahkan dananya bersumber dari hutang.
“Kenaikan harga BBM
bersubsidi menunjukkan ketidakberpihakan Pemerintah kepada rakyat kecil, karena
justu memilih alokasi anggaran untuk proyek mercusuar tersebut,” ucapnya.
Haru menilai, banyak
ahli yang menyampaikan inefisiensi ditubuh Pertamina, yang harusnya bisa lebih
berhemat dan berkontribusi untuk menjamin tata kelola migas yang baik, salah
satunya harga BBM bersubsidi yang terjangkau.
“Karena itu, ini harus
dievaluasi dan diaudit, sehingga Pertamina sebagai cabang produksi penting yang
dikuasai negara, mampu menjalankan perannya secara optimal,” ujarnya.
Oleh karena itu,
Fraksi PKS meminta Gubernur agar kebijakan umum anggaran perubahan 2022 dan
APBD 2023 mengantisipasi dampak tambahan dan boleh jadi lebih parah selain
terjadinya resesi global dan efek dari kenaikan BBM.
Proyek-proyek
mercusuar yang tidak berdampak langsung mensejahterahkan rakyat agar ditunda
dan memprioritaskan program-program untuk kesejahteraan rakyat, seperti operasi
pasar, menyediakan bansos dengan manajemen data penerima yang tepat sasaran,
kegiatan stimulan untuk UMKM, serta penyederhanaan izin usaha.
“Sehubungan dengan
alasan tersebut, Kami meminta Pimpinan DPRD Jabar, dan Gubernur Provinsi Jawa
Barat untuk meneruskan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia
Tercinta agar Mau Mendengar Jerit Susah Rakyat dan Segera,” ungkapnya.
“Membatalkan Kenaikan
Harga BBM bersubsidi. Meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat antisipatif
terhadap dampak inflasi kenaikan BBM, menunda projek-projek yang tidak
merbuhungan langsung dengan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Untuk meringankan
beban masyarakat terdampak kenaikan BBM Bersubsidi, PKS serukan pemerintah
pusat dan daeran secepatnya mengalokasikan bantuan sosial (bansos), dan
pendampingan UMKM.
PKS sendiri, kata
Haru, juga akan berbuat yaitu dengan mengadakan pasar murah.
“Ini yang akan kami
lakukan, sesuatu yang nyata, dan itu akan dilakukan seluruh kader PKS di Jawa
Barat,” pungkasnya. (*/red).
