Akan Bahas 6 Ranperda, Bapemperda DPRD Jabar Konsultasi ke Kemendagri dan Kemen PUPR

Klik

Pimpinan Bapemperda DPRD Jabar memberikan cindramata kepada  pejabat Dirjen Kemen PUPR usai berkonsolidasi terkait Ranperda

JAKARTA, Faktabandungraya.com,-- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat telah menerima usulan 6 Rancangan Perda dari Gubernur Jabar.  Untuk itu, sebelum usulan 6 Raperda dibahas lebih lanjut oleh DPRD Jabar, Bapemperda melakukan konsolidasi ke kantor Kemendagri dan Kemen PUPR di Jakarta.

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat Ahdar Sudrajat mengatakan, dalam kunjungannya Bapemperda menkonsultasikan Ranperda perubahan dalam Propemperda tahun 2022. Adapun terdapat 6 Ranperda yang diusulkan dalam perubahan Propemerda Tahun 2022.

"Kunjungan kerja menindaklanjuti surat dari Gubernur Jawa Barat terkait penambahan Ranperda untuk tahun 2022. maka kita komsulkasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR" ucap Achdar Sudrajat usai melakukan memimpin kunjungan kerja di Jakarta, Rabu (05/10/2022).

Achdar menambahkan, dengan waktu yang tersisa Bapemperda DPRD JaBar akan bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan Ranperda yang diusulkan. Namun, pihaknya dengan syarat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul harus hadir, serta persyaratan yang dibutuhkan harus lengkap seperti naskah akademiknya sehingga target yang diinginkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dicapai.

"Waktu kita untuk pembahasan sangat minim namun kami di Bapemperda akan bekerja secara maksimal, hanya saja kita meminta kepada dinas atauoun OPD terkait agar hadir sehingga pembahasan bisa segera tuntas. Dan persyaratan untuk pembahasan Ranperda harus lengkap termasuk naskah akademik sehingga Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah provisni jawa barat bisa diselesaikan secara optimal"tutup Achdar Sudrajat.

6 Ranperda yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Ranperda tentang Jasa Kontruksi.

 

2. Ranperda tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat.

 

3. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat.

 

4. Ranperda tentang Penggabungan Usaha Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

 

5. Ranperda tentang Obligasi / Sukuk Daerah.

 

6. Ranperda tentang Pencadangan Dana atas Penerbitan Obligasi / Sukuk Daerah.