 |
| Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menerima kunjungan Duta Besar Inggris Untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung |
Kunjungan Owen beserta rombongan
diterima oleh Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., Wakil Ketua
DPRD H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., Ketua Komisi C Yudi Cahyadi S.P., Wakil
Ketua Komisi C Ir. H. Agus Gunawan, dan Sekretaris Komisi C Ferry Cahyadi
Rismafury, S.H.
Pertemuan ini terkait dengan kerja
sama terbaru antara Britania Raya dengan Bandung melalui Global Future Cities
(Kota Masa Depan Global) untuk transportasi publik yang terintegrasi dan
peningkatan mobilitas masyarakat.
Program ini merupakan upaya menekan
karbon emisi lewat penataan transportasi yang berkelanjutan.
Ini menjadi kunjungan pertama kali
Duta Besar Inggris ke Bandung semenjak Covid-19 mulai menyebar. Lebih dari itu,
Tedy Rusmawan menyampaikan bahwa kehadiran Owen Jenkins itu merupakan kunjungan
pertama kali duta besar Inggris ke DPRD Kota Bandung.
“Selamat datang di Bandung kepada
Bapak Owen Jenkins dan para tamu dari Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia,
yang telah berkenan berkunjung secara langsung ke Pemerintahan dan DPRD Kota
Bandung. Kami sangat mengapresiasi kunjungan Bapak yang bertujuan untuk
meningkatkan kembali kerja sama Inggris dan Bandung melalui program Global
Future Cities for The Integrated Public Transport yang sempat vakum sejak
pandemi Covid-19 melanda dunia,” ujar Tedy.
DPRD Kota Bandung sangat
mengapresiasi kerja sama antara Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Kota
Bandung. Kota Bandung yang saat ini menjadi salah satu kota terbesar di
Indonesia memiliki Jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa.
Peningkatan jumlah penduduk ini
terjadi karena Kota Bandung memiliki banyak daya tarik di berbagai bidang,
seperti pendidikan, pariwisata, ekonoml, dan perdagangan. Peningkatan jumlah
penduduk ini menimbulkan beberapa dampak, salah satunya adalah transportasi.
Seiring dengan peningkatan jumlah
penduduk maka tingkat mobilitas menjadi tinggi dan kebutuhan akan sarana
ransportasi semakin meningkat. Di sisi lain, pengembangan transportasi tidak
sepenuhnya berjalan dengan baik yang mana hal ini pada akhirnya menimbulkan
berbagai permasalahan.
Salah satu permasalahan yang sering
muncul dalam sistem transportasi adalah kemacetan, kecelakaan, dan polusi
udara.
“Pemerintah Kota Bandung patut
bersyukur bahwa untuk permasalahan transportasi tersebut, Kedutaan Besar Inggris
telah melakukan penelitian dan pengkajian yang akan membantu mengatasinya,”
ujarnya.
Oleh karena itu, pertemuan ini
menjadi sangat penting bagi DPRD Kota Bandung dalam mempertimbangkan dan
mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan tujuan kerja sama kedua belah
pihak.
“Kami menyadari bahwa tantangan dan
kendala tentu tidak mudah namun kita tentu akan berbuat yang terbaik bagi
peningkatan kualitas pengelolaan kota dan berharap rekomendasi ajuan dapat
dijalankan sesuai kondisi di lapangan,” tuturnya.
Berkelanjutan
Dalam pertemuan itu, Dubes Inggris
untuk Indonesia Owen Jenkins merasa terhormat mendapat kabar bahwa dirinya
adalah duta besar pertama yang mengunjungi DPRD Kota Bandung.
“Saya bangga sebagai dubes pertama
yang mengunjungi DPRD Kota bandung. Saya baru tahu. Saya berterima kasih banyak
atas penyambutan hangatnya. Ini merupakan kunjungan bersejarah,” kata Owen.
Ia merasa bersemangat untuk
menguatkan kolaborasi antara Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Kota Bandung,
yang dalam hal ini menyangkut bidang infrastruktur dan transportasi melalui
program Global Future Cities for The Integrated Public Transport. Program ini
memfokuskan dukungan pada pembangunan penataan transportasi berkelanjutan. Yang
paling penting, kata Owen, program ini berupaya menyentuh berbagai lapisan
masyarakat dari berbagai komunitas dan latar belakang untuk mendapatkan layanan
transportasi berkelanjutan.
“Kami ingin melihat ke depannya
implementasi program ini. Mudah-mudahan ke depannya dapat terlaksana. Kami melihat
potensi Bandung unutk berkembang. Saya melihat peningkatan kerja sama ini bisa
terwujud,” ujarnya.
Kunjungan kali ini menjadi komitmen
Pemerintah Inggris untuk mendukung pembangunan Kota Bandung yang telah
dilaksanakan beberapa masa sebelumnya. Dari masa sebelumnya, hasil kerja sama
ini sudah tergolong sukses. Kota Bandung bisa menjadi contoh model transportasi
berkelanjutan menuju penguatan penataan transportasi berkelanjutan.
Owen menyadari bakal hadir tantangan
di masa depan dalam proses membangun infrastruktur transportasi ini. Oleh
karena itu, Pemerintah Inggris siap menguatkan dukungan guna mengatasi
permasalahan di masa mendatang.
“Kami mempelajari, dari upaya kecil
bisa berdampak besar. Kami yakin Bandung punya komitmen menenkan angka karbon.
Saya kira akan ada banyak potensi kerja sama bukan hanya antara pemerintah
saja, tetapi juga kolaborasi bersama swasta. Kami melihat adanya komitmen dari
Kota Bandung dalam pengurangan emisi, dan Pemerintah Inggris ingin membawa
investor dari Inggris ke Kota Bandung,” tutur Owen.
Future
Cities
Pada pertemuan itu, Program Manager
Global Future Cities, Maria Reni memaparkan sejumlah perkembangan yang telah
dilakukan di Kota Bandung. Yang paling awal yakni memutakhirkan hasil survei
dari masa sebelumnya.
Ia menjelaskan, Global Future Cities
mengusung prinsip penataan transformasi transportasi terintegrasi dan
berkelanjutan. Sektor transportasi ini menjadi krusial bagi perekonomian. Maka,
untuk mengatasi kemacetan perkotaan harus mengalihkan penggunaan armada dari
motor dan mobil pribadi ke angkutan umum.
“Sejak 2019 fokus kami untuk
meningkatkan layananan transportasi bagi masyarakat. Perlu visi dan strategi
jangka panjang. Pekerjaan kami harus melibatkan bukan hanya pemangku
kepentingan tetapi juga masyarakt secara transparan. Pada 2020, kami
memperbaiki survei layanan angkutan umum, untuk memperbaharui hasil survei
sebelumnya,” katanya.
Dari hasil survei itu juga
melibatkan wawancara dengan para pengguna. Survei ini menempatkan masalah
integrasi layanan di posisi paling disorot publik. Selanjutnya ada perihal
keamanan, layanan, serta infrastruktur yang menjadi pertimbangan para pengguna
angkutan umum.
“Di awal tahun kita ingin memastikan
nilai layanan ekonomi dari angkutan umum ini sejauh mana. Penting untuk
mengetahui kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan,” ujarnya.
Dalam usulan proyek percontohan
transformati penataan angkutan perkotaan di Kota Bandung, Global Future Cities
tidak hanya memunculkan kebutuhan kota akan infrastruktur saja. Diperlukan
kombinasi pertimbangan pasar, industri, regulasi, hingga promo agar tujuan
aksesibilitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat bisa tercapai.
“Ini momentum yang tepat bagi Kota
Bandung untuk melakukan transformasi penataan angkutan perkotaan di Kota
Bandung. Semoga hasil bantuan dan rekomendasi dari kami bisa menjadikan Bandung
lebih baik,” kata Reni.
Ketua DPRD Kota Bandung Tedy
Rusmawan mengatakan, secara prinsip Pemerintah Kota Bandung terus mengupayakan
transformasi angkutan umum. Saat ini, terdapat lima koridor layanan bus rapid
transit (BRT) Trans Metro Bandung.
Layanan angkutan umum ini akan terus
ditingkatkan termasuk sistem transportasi terintegrasi. Terkait dengan
transportasi ini, kata Tedy, juga masuk ke dalam pembahasan di DPRD Kota
Bandung. Studi komparasi juga telah dilakukan ke Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta untuk menghitung setiap kebutuhan supaya bisa mendekati sistem
transportasi di Jakarta yang mulai terintegrasi. Namun, terdapat sejumlah
kendala yang menjadi catatan DPRD Kota Bandung agar bisa dibenahi dan tidak
menjadi masalah di kemudian hari.
“Yang pertama terkait regulasi. Kami
ingin memiliki payung hukum yang kuat untuk menjadi pemandu pelaksana
tranportasi publik di Kota Bandung. Perlu ada penguatan dari perda yang telah
ada. Yang kedua terkait kelembagaan. Di Jakarta sudah ada BUMD yang mengelola
transportasi. Kami sedang memperitmbangkan terkait hal ini. Yang ketiga terkait
subsidi bagi pihak yang harus dibantu,” tutur Tedy.
Ketua Komisi C Kota Bandung Yudi
Cahyadi menambahkan, pertemuan ini merupakan upaya untuk membangun semangat
kolaborasi, dimulai dari kerja sama antarpemerintah (G to G) Pemerintah Kota
Bandung dengan Pemerintah Inggris.
“Kami mengapresiasi apa yang telah
dilakukan Pemerintah Inggris. Rekomendasi terkait penataan tansportasi publik
di Kota Bandung ini menjadi isu bersama, bagaimana membangun sebuah kota dengan
semangat berkelanjutan,” ujarnya.
Pembenahan sistem transportasi ini,
kata Yudi, menjadi masalah besar Kota Bandung bersama isu sampah dan banjir.
Oleh karena itu, kata Yudi, sesuai
paparan Ketua Dewan bahwa masih ada kendala dalam masalah regulasi,
kelembagaan, dan subsidi. Membicarakan transportasi massal memerlukan anggaran
besar, sehingga kolaborasi bersama Pemerintah Inggris ini sangat diperlukan.
“DKI Jakarya memiliki Rp6,2 triliun
untuk sistem transportasi terintegrasi. Sedangkan total APBD Kota Bandung hanya
Rp7,2 triliun. Jadi, mudah-mudahan pertemuan ini akan terus berlanjut. Hubungan
antara Kota Bandung dengan Inggris bisa terus terjalin. Kalau perlu ditambah,
jadi selain kerja sama G to G, juga harus diinisiasi kerja sama B to B
(business to business/ keterlibatan perusahaan swasta dan investasi),” tutur
Yudi. (Editor/red).
.jpeg)
