 |
| Pengamat Kebijakan Publik yang juga Sekjen Forum Komunikasi Dekan FISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP) dan Dosen FISIP USB YPKP, Drs. Tatang Sudrajat, S.IP.,M.Si |
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Sejumlah fasilitas umum di Kota Bandung terlantar dan terbengkalai, salah satunya halte bus Trans Metro Bandung (TMB). Padahal fasilitas tersebut dibangun dengan menelan anggaran milyaran rupiah dari APBD Kota Bandung.
Pemerintah kota Bandung membangun fasilitas Halte bus TMB dengan beragam type atau disegn yang unik-unik, namun sangat disayangkan setelah terbangun puluhan halte tersebut ditelantarkan dan tidak terawat, bahkan kini sudah banyak dalam kondisi rusak.
Berdasarkan hasil pemantau dilapangan, ternyata halte-halte tersebut kini tidak lagi dipergunakan untuk aktifitas turun naiknya penumpang Bus TMB, sebagaimana mestinya.
Sebagai bukti, tengok saja halte bus TMB yang berbentuk kapsul dan berwarna coklat gelap serta berjeruji besi, warnanya bertambah kusam termakan usia dan tercampur debu jalanan. Sementara halte bus berbentuk kubus, kaca-kaca pecah dan lepas, lantai-lantai pecah, serta dinding kusam penuh coretan.
Di beberapa lokasi, halte bus TMB ini pun dijadikan tempat berjualan atau bahkan penginapan tuna wisma.
Dengan banyaknya halte-halte bus yang terbengkalai ini, rencananya Pemerintah kota (Pemkot) Bandung akan segera membongkarnya. Alasannya, halte sudah berubah fungsi.
Selain tempat tinggal para penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagai tempat penyimpanan sayur dan juga sebagai lapak menjual burung. Dan untuk membongkar halte-halte terbengkalai ini, Pemkot Bandung sudah menganggarkan dana lumayan besar.
Pengamat Kebijakan Publik yang merupakan Sekjen Forum Komunikasi Dekan FISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP)yang juga sebagai Dosen FISIP USB YPKP, Drs. Tatang Sudrajat, S.IP.,M.Si mengatakan, banyaknya shelter atau halte bus TMB dengan kondisi rusak, akibat kurangnya perhatian dan pemeliharaan dari pemerintah kota Bandung melalui Dinas terkait.Pengamat Kebijakan Publik juga Sekjen Forum Komunikasi Dekan FISIP PTS se Indonesia, Drs. Tatang Sudrajat, S.IP.,M.Si
Menurut Tatang, salah satu penyebabnya adalah salah saat perumusan program atau pembuatan shelter, bukan berdasarkan analisis dan kepentingan publik sesungguhnya. Atau bisa jadi desain perencanaannya tidak berdasarkan analisis yang komprehensif.
Membangun itu sangat gampang, namun memelihara apa yang telah dibangun, itu yang sulit. Maka sebelum membangun fasilitas umum itu perlu dilakukan kajian dan analisa, ujarnya kepada Wartawan, Senin (14/11/2022).
Ia menambahkan, hal yang tidak kalah penting juga, seharusnya pemerintah dan seluruh masyarakat memiliki komitmen bersama untuk menjaga dan merawat sesuatu failitas umum yang dibangun dari uang rakyat.
Dengan kondisi halte Bus TMB demikian tentunya sebagian orang melihat ini hanya kesia-siaan, padahal tidak sia-sia, tentu ada satu hal bagian penting untuk kepentingan publik,’ tegas Mantan Ketua Dekan Fisip USB YPKP.
Disinggung siapa yang salah dan harus bertanggungjawab ?, menurutnya kembali berpulang pada desain kontrak pekerjaan tersebut.
‘Jika membahas banyaknya kerusakan atau terbengkalai fasilitas publik, tentu saja dinas atau instansi secara prosedural terkait dengan pekerjaan tersebut. Disini saya melihat, monitoring, evaluasi apa yang telah dilakukan berupa fasilitas yang telah terbangun, tidak konsisten, abai dan kurang perhatian dari dinas atau instansi terkait,’ ucapnya lagi.
Lebih lanjut, mantan Ketua KPU Kabupaten Bandung, dua periode duduk sebagai Komisioner (2003-2008 dan 2008-2013) ini mengatakan, agar kejadian serupa tidak terulang, dirinya melihat dari public policy. Artinya, sebuah kebijakan pemerintah, harus benar-benar secara komprehensif integral, itu diformulasikan dengan baik, akurat dan tepat.
Lalu apa sebenarnya esensi dari kebijakan publik berupa shelter itu, pada titik mana yang harus dibangun, ini yang harus disiapkan secara matang.
Lantas apa solusinya ?.. menurut Tatang, solusinya, pemerintah yang punya otoritas, harus segera membenahi atau meninjau ulang keberlanjutan dari hal ini. Sedangkan masyarakat sebagai pengguna, harus juga ikut bertanggung jawab.
Jadi public accountability, bukan hanya ditujukan kepada pemerintah, masyarakat harus ikut menjaga, tidak merusak fasilitas umum, sehingga bersama-sama ikut merawatnya,’ tandasnya. (tim).
