Perangko Pos Indonesia |
Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad
Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, Direktur Utama Pos Indonesia Faizal R.
Djoemadi, serta EVP Regional I Sumatera Agus Aribowo.
Bertempat di Gedung Anjong Mon Mata
Banda Aceh, peluncuran Prangko Seri PLBN Tahun 2022 ditandai dengan Pengiriman
Kartu Pos menggunakan Prangko Seri PLBN oleh Menko Polhukam, Mendagri, serta Pj
Gubernur Aceh disaksikan oleh Direktur Utama Pos Indonesia.
Pengabadian potret tiga PLBN dalam bentuk
prangko merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kedaulatan NKRI di wilayah
perbatasan. Ketiga PLBN ini dipilih untuk diabadikan dalam Prangko karena
menjadi lokasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang
percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain
dan Skouw.
Penerbitan Pangko Seri PLBN Tahun
2022 merupakan hasil kolaborasi antara BNPP RI, Kemenkominfo, Pos Indonesia,
Peruri, serta Pokjonas Prangko. Pangko Seri PLBN dicetak dalam bentuk Fullsheet
dan Sampul Hari Pertama (SHP).
Setiap keping Prangko memiliki kopur
3500. Sebelumnya prangko seri ini telah diterbitkan pada 17 September 2022
bertepatan degan HUT BNPP RI ke-12. Selain sebagai sarana pengawasan dan
pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan, kedepannya PLBN juga
didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi untuk meingkatakan kesejahteraan
masyarakat di kawasan.
Dirut Pos Indonesia mengungkapkan
kebanggaannya karena turut memberi andil dalam menjaga kedaulatan NKRI
khususnya di wilayah perbatasan melalui peluncuran Prangko ini.
“Prangko merupakan salah satu identitas
negara, apalagi jika Prangko itu memuat situs atau bangunan untuk menegaskan
wilayah kedaulatannya. Selain lewat Prangko Seri PLBN ini, Pos Indonesia
sendiri memiliki Kodepos yang juga merupakan penunjuk wilayah kedaulatan
Indonesia”, ungkap Faizal.Pos Indonesia meluncurkan perangko edisi kedaulatan Perbatasan NKRI
Kodepos digunakan untuk
mengklasifikasikan pemetaan wilayah. Sistem pengkodean ini merupakan solusi
dari banyaknya nama jalan maupun wilayah yang memiliki kesaamaan. Di Indonesia
Kodepos terdiri daari 5 digit angka, digit pertama menentukan zona pos, digit
kedua dan ketiga merupakan kode kabupaten/kota, digit keempat merupakan kode
kecaamatan, dan digit kelima merupakan kode desa atau kelurahan.
Suatu daerah yang sudah memiliki Kodepos
menandakan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah resmi NKRI.
Dalam kegiatan yang sama Ketua
Pengarah BNPP RI Mahfud MD menyatakan bahwa Kodepos bukan hanya dapat
mempermudah menunjukkan sebuah alamat, “Kodepos juga mempunyai fungsi
administratif untuk perlindungan wilayah NKRI.
Dari 17.504 pulau di Indonesia,
terdapat 104 pulau yang dikategorikan sebgai pulau terluar sedaangkan 17.400
pulau lainnya sudah dihuni. Salah satu hal yang dapat menunjukkan kedaulatan
kita di wilayah-wilayah ini ialah keberadaan Kodeposnya,” Pungkas Mahfud.
(*/red).